RSS

sejarah dan sistem perekonomian Indonesia (23210895)

16 Feb

PENDAHULUAN

Sebelum kita membahas sistem ekonomi Indonesia , sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah seperangkat unsur ekonomi yang terdiri dari subyek atau obyek yang secara teratur saling berkaitan dan membentuk suatu totalitas untuk mencapai tujuan yang di tetapkan.

Laju proses pembangunan ekonomi di suatu negara sangat di tentukan oleh faktor-faktor domestik seperti kondisi fisik dan sosial serta lokasi geografi, sumber daya alam yang di miliki dan sistem politik serta peranan pemerintah di dalam ekonomi.

Pengalaman Indonesia  sendiri menunjukan bahwa pada zaman pemerintahan orde lama, regim yang berkuasa menerapkan sistem ekonomi tertutup ( inward oriented )  dan lebih mengutamakan kegiatan militer dari pada kekuatan ekonomi serta kesatuan dan stabilitas nasional, ini semua menyebabkan ekonomi nasional pada masa itu mengalami stagnasi dan akibat selanjutnya dari proses pembangunan ekonomi di tanah air pada masa orde lama.

Untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dari waktu ke waktu, perlu ada suatu sistem yang menjadi acuan untuk bertindak. Salah satu acuan misalnya sistem ekonomi Indonesia adalah ahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara  dan yang menguasai hajat  hidup orang banyak di kuasai oleh negara.

Tentu harus kita sadari bahwa penggunaan sistem banyak di pengaruhi atau bahkan di tentukan oleh struktur masyarakat, ideologi yang di anut, dan faktor-faktor lainnya. Sistem ekonomi digunakan untuk menjalankan kegiatan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat. Di dalam sistem ekonomi terdapat pola atau cara mengatur kegiatan ekonomi seperti produksi, perdagangan, konsumsi, dan distribusi sebagai satu kesatuan yang teratur dan dinamis.

Sistem ekonomi Indonesia diatur dan di arahkan oleh pancasila, Undang- Undang Dasar 1945, khususnya pasal 33,  dan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Dengan demikian dapat di katakan bahwa sistem ekonomi Indonesia adalah pola atau cara mengatur kegiatan ekonomi Indonesia berdasarkan Pancasila, UUD, dan GBHN.

 

 

EKONOMI ORDE LAMA

Periode Orde Lama (1945 – 1966)

Setelah kemerdekaan ekonomi nasional boleh di katak mengalami stagflasi ( stagflasi adalah stagnasi produksi dengan tingkat inflansi yang tinggi ) yang di sebabkan beberapa faktor -faktor yang penting di antaranya:

  • Akibat kependudukan jepang,
  • Perang dunia II,
  • Perang revolusi,
  • Akibat manajemen ekonomi  makro yang sangat jelek

Akibat dari faktor-faktor  di atas ekonomi nasional mengalami tingkat kenaikan inflansi yang sangat tinggi hingga mencapai lebih dari 500 % menjelang akhir periode lama, defisit saldo neraca pembayaran dan keuangan pemerintah sangat besar dan kegiatan produksi sektor-sektor ekonomi termasuk pertanian dan industri praktis terhenti. Dari tahun 1949 sampai 1956 pemerintah Indonesia menerapkan sistem politik ke sistem ekonomi atau “demokrasi terpimpin” yaitu antara tahun 1957 sampai 1965 berbeda dengan periode sebelumnya, pada zaman demokrasi terpimpin kekuasaaan militer dan presiden soekarno sangat besar sedangkan pada periode demokrasi liberal kekuasaan ada di tangan sejumlah partai politik. Dua di antaranya adalah Partai Masyurni dan Partai Nasional Indonesia (PNI).

Selama periode 1949-1956, struktur ekonomi Indonesia masih peninggalan zaman kolonalisasi  sektor formal atau modern, seperti pertambangan, distribusi, transport, bank, dan pertanian komersil yang memiliki konstribusi lebih besar dari pada sektor informal atau tradisional terhadap output nasional yang di dominasi oleh perusahaan-perusahaan asing yang kebanyakan berorientasi ekspor komoditi primer.

Keaadan ekonomi Indonesia terutama setelah di lakukan nasionalisasi terhadap semua perusahaan-perusahaan asing di tanah air, termasuk perusahaan-perusahaan milik Belanda menjadi lebih buruk di bandingkan keadaan ekonomi semasa penjajahan Belanda  di tambah lagi dengan peningkatan laju inflansi yang sangat tinggi pada tahun 1950-an.

Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda dan asing lainnya yang di lakukan pada tahun 1957 dan 1958 adalah awal periode “ekonomi terpimpin “( guided economy ). Sistem politik dan ekonomi pada masa orde lama, khususnya setelah “ ekonomi terpimin “ di canangkan semakin dekat dengan haluan atau pemikiran sosialis atau komunis.

Hingga akhir tahun 1950-an, sumber utama penanaman modal asing di Indonesia berasal dari Belanda yang sebagian besar di gunakan untuk kegiatan ekspor, seperti perkebunan, pertambangan.

 

EKONOMI ORDE  BARU

Periode Orde Baru (1966 – 1998)

Prioritas yang dilakukan adalah pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Modal asing mulai masuk sehingga industrialisasi mulai dikerjakan dan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) yang pertama dibuat tahun 1968. Pada tahun 1970-an dan awal 1980-an harga minyak bumi melonjak tinggi di pasar dunia sehingga Orde Baru mampu membangun dan mengendalikan inflasi serta membuat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak membuat rakyatnya bebas dari kemiskinan dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang hanya dinikmati segelintir orang saja.  Dampak negatif kondisi ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru antara lain :

a.       Ketergantungan terhadap Minyak dan Gas Bumi (Migas)

Migas merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi anggaran belanja negara. Jadi harga Migas sangat berpengaruh bagi pendapatan negara sehingga turunnya harga minyak mengakibatkan menurunnya pendapatan negara.

b.      Ketergantungan terhadap Bantuan Luar Negeri

Akibat berkurangnya pendapatan dari Migas, pemerintah melakukan penjadualan kembali proyek – proyek pembangunan yang ada, terutama yang menggunakan valuta asing. Mengusahakan peningkatan ekspor komoditi non migas dan terakhir meminta peningkatan pinjaman luar negeri kepada negara – negara maju. Tahun 1983, Indonesia negara ketujuh terbesar dalam jumlah hutang dan tahun 1987 naik ke peringkat keempat. Ironisnya, di tahun 1986/87, sebanyak 81% hutang yang diperoleh untuk membayar hutang lama ditambah bunganya.

Akhir 1970-an, proses pembangunan di Indonesia mengalami “non market failure” sehingga banyak kerepotan dalam proses pembangunan, misalnya merebaknya kemiskinan dan meluasnya kesenjangan pendapatan, terutama disebabkan oleh “market failure”.

Mendekati pertengahan 1980-an, terjadi kegagalan pemerintah (lembaga non pasar) dalam menyesuaikan mekanisme kinerjanya terhadap dinamika pasar. Ekonomi Indonesia menghadapi tantangan berat akibat kemerosotan penerimaan devisa dari ekspor minyak bumi pada awal 1980-an. Kebijakan pembangunan Indonesia yang diambil dikenal dengan sebutan “structural adjustment” dimana ada 4 jenis kebijakan penyesuaian sebagai berikut :

1.      Program stabilisasi jangka pendek atau kebijakan manajemen permintaan dalam bentuk kebijakan fiskal, moneter dan nilai tukar mata uang dengan tujuan menurunkan tingkat permintaan agregat. Dalam hal ini pemerintah melakukan berbagai kebijakan mengurangi defisit APBN dengan memotong atau menghapus berbagai subsidi, menaikkan suku bunga uang (kebijakan uang ketat) demi mengendalikan inflasi, mempertahankan nilai tukar yang realistik (terutama melalui devaluasi September 1986).

2.      Kebijakan struktural demi peningkatan output melalui peningkatan efisiensi dan alokasi sumber daya dengan cara mengurangi distorsi akibat pengendalian harga, pajak, subsidi dan berbagai hambatan perdagangan, tarif maupun non tarif. Kebijakan “Paknov 1988” yang menghapus monopoli impor untuk beberapa produk baja dan bahan baku penting lain, telah mendorong mekanisme pasar berfungsi efektif pada saat itu.

3.      Kebijakan peningkatan kapasitas produktif ekonomi melalui penggalakan tabungan dan investasi. Perbaikan tabungan pemerintah melalui reformasi fiskal, meningkatkan tabungan masyarakat melalui reformasi sektor finansial dan menggalakkan investasi dengan cara memberi insentif dan melonggarkan pembatasan.

4.      Kebijakan menciptakan lingkungan legal dan institusional yang bisa mendorong agar mekanisme pasar beroperasi efektif termasuk jaminan hak milik dan berbagai tindakan pendukungnya seperti reformasi hukum dan peraturan, aturan main yang menjamin kompetisi bebas dan berbagai program yang memungkinkan lingkungan seperti itu.

 

Dampaknya cukup meyakinkan terhadap ekonomi makro, seperti investasi asing terus meningkat, sumber pendapatan bertambah dari perbaikan sistem pajak, produktivitas industri yang mendukung ekspor non-migas juga meningkat. Namun hutang Indonesia membengkak menjadi US$ 70,9 milyar (US$20 milyar adalah hutang komersial swasta) dan debt-service rationya sudah melewati 30%. Hutang inilah sebagai salah satu faktor penyebab Rezim Orde Baru runtuh akibat krisis moneter (penurunan nilai mata uang rupiah terhadap dolar Amerika dari 2.000-an menjadi 10.000-an per 1 US$).

Rezim Orde Baru membangun ekonomi hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pengendalian inflasi tanpa memperhatikan pondasi ekonomi yang memberikan dampak sebagai berikut:

  • Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bangsa Indonesia, sebagai salah satu faktor produksi,  tidak disiapkan untuk mendukung proses industrialisasi.
  • Barang – barang impor (berasal dari luar negeri) lebih banyak digunakan sebagai bahan baku dalam proses industri sehingga industri Indonesia sangat bergantung pada barang impor tersebut.
  • Pembangunan tidak didistribusikan merata ke seluruh wilayah Indonesia dan ke seluruh rakyat Indonesia sehingga hanya sedikit elit politik dan birokrat serta pengusaha – pengusaha Cina yang dekat dengan kekuasaan saja yang menikmati hasil pembangunan.

 

EKONOMI REFORMASI

Periode Orde Reformasi (1998 – 2007)

Tahun 1998 adalah tahun terberat bagi pembangunan ekonomi di Indonesia sebagai akibat krisis moneter di ASIA yang dampaknya sangat terasa di Indonesia. Nilai rupiah yang semula 1 US$ senilai Rp. 2.000,- menjadi sekitar Rp. 10.000,- bahkan mencapai Rp. 12.000,- (5 kali lipat penurunan nilai rupiah terhadap dolar). Artinya, nilai Rp. 1.000.000,- sebelum tahun 1998 senilai dengan 500 US$ namun setelah tahun 1998 menjadi hanya 100 US$. Hutang Negara Indonesia yang jatuh tempo saat itu dan harus dibayar dalam bentuk dolar, membengkak menjadi lima kali lipatnya karena uang yang dimiliki berbentuk rupiah dan harus dibayar dalam bentuk dolar Amerika. Ditambah lagi dengan hutang swasta yang kemudian harus dibayar Negara Indonesia sebagai syarat untuk mendapat pinjaman dari International Monetary Fund (IMF). Tercatat hutang Indonesia membengkak menjadi US$ 70,9 milyar (US$20 milyar adalah hutang komersial swasta).

Pembangunan ekonomi periode Orde Reformasi (1998 – 2004) berjalan tak jelas arahnya. Masa tahun 1998 – 2004 adalah masa transisi dari Orde Baru ke Orde Reformasi yang  ditandai dengan silih bergantinya Presiden RI dalam waktu relatif singkat. Dari B.J. Habibie (21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999), Abdurrahman Wahid (20 Oktober 1999 – 23 Juli 2001) kemudian Megawati (23 Juli 2001 – 20 Oktober 2004). Pembangunan ekonominya berjalan terseok – terseok, disambut dengan gegap gempita euforia politik rakyat Indonesia yang selama masa Orde Baru dikekang kemudian menjadi bebas lepas di masa Orde Reformasi ini. Dalam masa ini, Indonesia masih mencari jati dirinya kembali dengan mencoba menerapkan demokrasi yang sesungguhnya yang ternyata sangat mahal biayanya. Praktis, dana pembangunan banyak teralokasikan untuk pembiayaan pesta demokrasi tersebut, mulai dari Pemilihan Presiden (PILPRES, periode 2004 – 2009) langsung oleh rakyat, hingga berbagai Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) .

Kondisi ekonomi Indonesia mulai membaik dan terkendali setelah dua tahun masa pemerintahan SBY. Sedikit demi sedikit dana subsidi MIGAS ditarik oleh pemerintah mulai dari Bensin, Solar kemudian Minyak Tanah yang selama ini membebani pemerintah. Pemerintah cenderung menyerahkan harga barang pada mekanisme pasar. Interaksi ekonomi domestiknya berwawasan internasional dan mengikuti sistem ekonomi internasional. Secara ekonomi memang menunjukkan kondisi membaik, namun rakyat Indonesia masih banyak yang miskin, pengangguran belum bisa diatasi pemerintah, nilai rupiah masih sekitar 9.000-an per 1 US$, kemampuan daya beli masyarakat Indonesia masih rendah, korupsi masih tinggi tercatat Indonesia termasuk dalam peringkat kelima negara terkorup di dunia (TEMPO, 20 Oktober 2004), dan sebagainya.

Landasan Ekonomi Indonesia

Ekonomi  Indonesia di letakkan pada 3 landasan, yaitu landasan idiil, landasan struktural, dan landasan operasional.

 

 

1)      Landasan idiil ( filosofis )

Pancasila adalah dasar negara Indonesia dan landasan idiil ekonomi Indonesia.  Sebagai landasan idiil, nilai-nilai atau pandangan hidup yang ada pada Pancasila menjadi landasan dasar perekonomian.

Menurut Mubyarto, jika sila-sila dari Pancasila di jabarkan ke dalam konsep ekonomi, maka akan memberi ciri-ciri seperti berikut:

  • Roda perekonomian Indonesia di gerakan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral.
  • Ada keinginan yang kuat dari masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial yang ada di Indonesia.
  • Prioritas kebijakan ekonomi adalah pengembangan ekonomi nasional yang kuat dan tangguh.
  • Koperasi adalah sokoguru perekonomian Indonesia.

2)    Landasan struktural

Landasan struktural ekonomi Indonesia adalah Undang-Undang Dasra 1945. Pasal 33 Undang-Undang Dasar  1945 beserta penjelasannya merupakan dasar demokrasi ekonomi Indonesia. Prinsip demokrasi ekonomi Indonesia menyatakan bahwa produksi di kerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan anggota masyarakat dan kepemilikannya juga oleh anggota masyarakat.

3)    Landasan operasional

Landasan operasional pembangunan ekonomi Indonesia adalah Garis-Garis Besar Haluan Negara ( GBHN ). Pada GBHN di berikan arah atau rambu-rambu dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi yang mengarah pada pencapaian  tujuan nasional secara bertahap. Sistem ekonomi nasional di susun untuk mewujudkan demokrasi ekonomi yang harus di jadikan dasar pelaksanaan pembangunan. Demokrasi ekonomi Indonesia memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

>>> Demokrasi ekonomi sebagai dasar pelaksanaan pembangunan memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

  • Perekonomian di susun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
  • Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak di kuasai oleh negara.
  • Warga negara memiliki kebebasan memilih pekerjaan yang di kehendaki, serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
  • Hak milik perorangan di akui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakyat.

>>>  Dalam Demokrasi ekonomi, harus di hindari ciri-ciri negatif sebagai berikut:

  • Sistem persaingan bebas, yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain. Dalam sejarah Indonesia, persaingan bebas telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktural posisi Indonesia dalam ekonomi dunia.
  • Sistem etastisme yang memberi kesempatan pada negara beserta aparatur ekonomi untuk  mendominasi kegiatan ekonomi serta mendesak  dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.
  • Pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentu suatu monopoli yang merugikan masyarakat.

 

Setiap negara berusaha melakukan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Indonesia telah dan sedang melakukan pembangunan ekonomi. Salah satu ciri negara yang melakukan pembangunan ekonomi adalah adanya perubahan struktur ekonomi. Perubahan ini menyangkut perubahan-perubahan komposisi seperti produk nasional, kesempatan kerja, ketimpangan sektoral antardaerah, dll.

Dalam perubahan struktur ekonomi terjadi proses peralihan dan tranformasi dari suatu tingkat ekonomi yang bercorak sederhana ke tingkat yang lebih maju dan mencakup beraneka kegiatan ekonomi.

Pada akhir pembanguan jangka panjang tahap pertama, struktur Indonesia telah berubah dari ekonomi agraris menjadi negara semi industri. Pada pembangunan jangka panjang tahap kedua, target Indonesia  adalah menjadi negara industri baru di Asia yang sejajar dengan Korea Selatan, Singapura, Taiwan, dan Hongkong.

Dalam pembangunan ekonomi jangka pendek dan panjang di perlukan 4 (empat) faktor yang saling keterkaitan, yaitu:

  1. Sumber daya manusia
  2. Ilmu pengetahuan dan teknologi
  3. Sumber daya alam
  4. Pembentukan modal

Peranan sumber daya manusia ( SDM ) paling sentral di antara keempat faktor tersebut karena manusia merupakan pelaksana sekaligus sasaran pembanguana ekonomi Indonesia.

Adapun struktur ekonomi Indonesia meliputi berbagai kegiatan yang membantu dalam melakukan perubahan ekonomi Indonesia diantaranya:

  1. Produksi

Dasar penetapan Indonesia menjadi negara semiindustri adalah berdasarkan kategori sebagai berikut:

a)      Negara nonoindustri, jika sumbangan industri terhadap PDB berkisar di bawah 10%.

b)      Negara yang sedang dalam proses industri, bila sumbangan industri terhadap PDB berkisar antara 10% – 20%.

c)      Negara semiindustri, bila sumbangan industri terhadap PDB antara 20% – 30%.

d)      Negara industri, bila sumbangan industri terhadap PDB lebih dari 30%.

Dari kategori di atas, dapat di ketahui baha Indonesia dengan sumbangan sektor industrinya terhadap PDB sebesar 26,63% menempati posisi sebagai negara semiindustri.

  1. Konsumsi

Pengeluaran konsumsi masyarakat dapat di bagi atas pengeluaran konsumsi untuk makanan dan bukan untuk makanan.

  1. Ekspor

Dalam kurun waktu kurang lebih 13 tahun, peranan ekspor non-migas sudah dapat menggantikan ekspor migas.

  1. Impor

Impor Indonesia dari tahun ke tahun secara rata-rata mengalami kenaikan. Kenaikan bukan hanya pada impor non-migas, tetapi juga impor migas. Hal ini dapat di maklumi karena Indonesia sedang melakukan pembangunan ekonomi dan sering kali bantuan luar negeri di berikan dalam bentuk barang-barang modal.

  1. Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja pada sektor Industri naik secara perlahan-lahan menggeser penyerapan tenaga kerja sektor pertanian.

  1. Investasi

Pertumbuhan ekonomi suatu negara pada dasarnya berkaitan erat dengan tingkat pertumbuhan investasi yang di tanam di negara tersebut.

  1. Pendapatan Regional tiap Propinsi

Rendahnya PDB pada beberapa propinsi dapat di akibatkan karena masih minimnya pemanfaatan modal untuk mengolah sumber daya alam yang tersedia. Pada tahun 1998 nilai PDRB Propinsi DKI Jakarta adalah yang terbesar di bandingkan dengan propinsi-propinsi yang lain.

 

SUMBER:

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Februari 16, 2011 in Tugas Kampus

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: