Swasembada Pangan (23210895)

“Swasembada Pangan”

PENDAHULUAN

SWASEMBADA PANGAN umumnya merupakan capaian peningkatan ketersediaan pangan dengan wilayah nasional, sedangkan KETAHANAN PANGAN lebih mengutamakan akses setiap individu untuk memperoleh pangan yang bergizi untuk sehat dan produktif.

Jadi diversifikasi adalah bagian dair program swasembada pangan yang memiliki arti pengembangan pilihan/ alternatif lain makanan pokok selain padi/nasi (sebab di indonesia makanan pokok adalah padi/nasi). Salah satu caranya adalah dengan sosialisasi ragam menu non padi/nasi.

Swasembada pangan berarti kita mampu utk mengadakan sendiri kebutuhan pangan masyarakat dengan melakukan realisasi & konsistensi kebijakan tsb, antara lain dengan melakukan:

1. Pembuatan UU & PP yg berpihak pada petani & lahan pertanian.

2. Pengadaan infra struktur tanaman pangan seperti: pengadaan daerah irigasi & jaringan irigasi, pencetakan lahan tanaman pangan khususnya padi, jagung, gandum, kedelai dll serta akses jalan ekonomi menuju lahan tsb.

3. Penyuluhan & pengembangan terus menerus utk meningkatkan produksi, baik pengembangan bibit, obat2an, teknologi maupun sdm petani.

4. Melakukan Diversifikasi pangan, agar masyarakat tidak dipaksakan utk bertumpu pada satu makanan pokok saja (dlm hal ini padi/nasi), pilihan diversifikasi di indonesia yg paling mungkin adalah sagu, gandum dan jagung (khususnya indonesia timur).

 

UKM “Usaha Kecil Menengah” & Penanam Modal Asing (23210895)

UKM “Usaha Kecil Menengah”

PENDAHULUAN

UKM  atau yang biasa di kenal dengan Usaha Kecil Menengah. Menurut Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menegkop & UKM) mendefinisikan Usaha Kecil (UK) termasuk Usaha Mikro (UMI) sebagai suatu badan usaha milik warga negara Indonesia baik perorangan maupun berbadan hukum yang memilii kekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan. Sedangkan menurut Biro Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan skala usaha usaha berdasarkan jumlah pekerja (L).

UKM  juga berperan sebagai salah satu sumber penting bagi pertumbuhan PDB dan ekspor nonomigas, khususnya ekspor barang-barang menufaktur.  Perkembangan UKM didalam suatu ekonomi selalu diukur dengan tiga indikator yakni:

• Jumlah L,
• NO atau NT, dan
• Nilai X dari kelompok usaha tersebut baik secara absolut maupun relatif terhadap usaha besar (UB).

UKM adalah singkatan dari usaha kecil dan menengah. UKMadalah salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah, begitu juga dengan negara indonesia ukm ini sangat memiliki peranan penting dalam lajunya perekonomian masyarakat.

UKM ini juga sangat membantu negara/pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru dan lewat ukm juga banyak tercipta unit unit kerja baru yang menggunakan tenaga-tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga.

Selain dari itu UKM juga memiliki fleksibilitas yang tinggi jika dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas lebih besar. UKM ini perlu perhatian yang khusus dan di dukung oleh informasi yang akurat, agar terjadi link bisnis yang terarah antara pelaku usaha kecil dan menengah dengan elemen daya saing usaha, yaitu jaringan pasar.

Terdapat dua aspek yang harus dikembangkan untuk membangun jaringan pasar, aspek tersebut adalah :

1.Membangun Sistem Promosi untuk Penetrasi Pasar

2. Merawat Jaringan Pasar untuk Mempertahankan Pangsa Pasar

PERKEMBANGAN JUMLAH UNIT DAN TENAGA KERJA DI UKM

Kenikan jumlah unit UK erat kaitannya dengan boom yang di alami oleh bebrapa subsektor pertanian, khususnya perkebunan sebagai efek “positif” dari depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.

Distribusi jumlah unit usaha menurut skala usaha dan sektor menunujukan bahwa di satu sisi, UKM memiliki keunggulan atas UB di pertanian dan di sisi lain dapat dilihat dari jenis produk yang di buat, jenis teknologi dan alat-alat produksi yang di pakai dan metode produksi yang di terapkan UKM di Indonesia pada umumnya masih dari kategori usaha ‘primitif’.

Pentingnya UKM sebagai salah satu sumber pertumbuhan kesempatan kerja di Indonesia tidak hanya tercerminkan pada kondisi statis yakni jumlah orang yang bekerja di kelompok usaha tersebut yang jauh lebih banyak daripada yang diserap oleh UB, tetapi tetapi juga dapat dilihat pada kondisi dinamis yakni dari laju kenaikannya setiap tahun yang lebih tinggi daripada oleh UB.

NILAI OUTPUT DAN NILAI TAMBAH

Peran UKM  di Indonesia dalam bentuk konstribusi output terhadap pembentukan atau pertumbuhan PDB cukup besar, walaupun tidak sebesar konstribusinya terhadap penciptaan kesempatan kerja.

EKSPOR

Selain konstribusinya terhadap pertumbuhan kesempatan kerja dan sebagai salah satu sumber penting pendapatan UKM di Indonesia juga sangat diharapkan karena memang mempunyai potensi besar sebagai salah satu sumber penting perkembangan (diverifikasi) dan pertumbuhan X, khususnya X manufaktur.

Kemampuan UKM Indonesia untuk merealisasikan potensi X-nya ditentukan oleh suatu kombinasi dari sejumlah faktor-faktor keunggulan relatif yang dimiliki UKM Indonesia atas pesaing-pesaingnya baik dari dalam (UB) maupun luar negeri.

PROSPEK UKM DALAM ERA PERDAGANGAN BEBAS DAN GLOBALISASI PEREKONOMIAN DUNIA

Globalisasi perekonomian dunia juga memperbesar ketidakpastian terutama karena semakin tingginya mobilisasi modal, manusia, dan sumber daya produksi lainnya. Kemampuan UKM bertahan selama ini di Indonesia menunjukan potensi kekuatan yang dimiliki UKM Indonesia untuk menghadapi perubahan-perubahan dalam perdagangan dan perekonomian dunia di masa depan.

1. Sifat Alami dari Keberadaan UKM

Relatif lebih baiknya UK dibadingkan UM atau UB dalam menghadapi krisis ekonomi tahun 1998 tidak lepas dari sifat alami dari keberadaan UK yang berbeda dengan sifat alami dari keberadaan UM apalagi UB di Indonesia.

Sifat alami yang berbeda ini sangat penting untuk dipahami agar dapat mempredisikan masa depan UK atau UKM.

UK pada umumnya membuat barang-barang konsumsi sederhana untuk kebutuhan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Sebagian dari pengusaha kecil dan pekerjanya di Indonesia adalah kelompok masyarakat berpandidikan randah (SD) dan kebanyakan dari mereka menggunakan mesin serta alat produksi sederhana atau implikasi dari mereka sendiri. UK sebenarnya tidak terlalu tergantung pada fasilitas-fasilitas dari pemerintah termasuk skim-skim kredit murah.

Untuk mengetahui besarnya dampak dan proses terjadinya dampak tersebut dari suatu gejolak ekonomi seperti krisis tahun 1998 terhadap UK perlu dianalisis dari dua sisi :

–          Penawaran

–          Permintaan

Dari sisi penawaran, pada saat krisis berlangsung banyak pengusaha-pengusaha kecil terpaksa menutup usaha mereka karena mahalnya biaya pengadaan bahan baku dan input lainnya terutama yang diimpor akibat apresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.

Namun, krisis ekonomi tahun 1998 memberi suatu dorongan positif bagi pertumbuhan UK (dan mungkin hingga tingkat tertentu bagi pertumbuhan UM) di Indonesia. Bagi banyak orang khususnya dari kelompok masyarakat berpendapatan rendah atau penduduk miskin UK berperan sebagai salah satu the last resort yang memberi sumber pendapatan secukupnya atau penghasilan tambahan.

Dari sisi permintaan salah satu dampak negatif dari krisis ekonomi tahun 1998 yang sangat nyata adalah merosotnya tingkat pendapatan riil masyarakat per kapita. UK di Indonesia hingga saat ini tetap ada bahkan jumlahnya terus bertambah walaupun mendapat persaingan ketat dari UM, UB dan dari produk-produk M serta iklim berusaha yang selama ini terlalu kondusif akibat kebijakan-kebijakan pemerintah yang dalam prakteknya tidak terlalu “pro” UK.

Pada umumnya produk-produk buatan UK adalah dari kategori inferior yang harganya relatif murah daripada harga dari produk sejenis buatan UM dan UB atau M. Struktur pasar output dualisme ini yang membuat UK bisa bertahan dalam persaingan dengan UM, UB dan produk-produk M.

1. Kemampuan UKM

Dalam era perdagangan bebas dan globalisasi perekonomian dunia terdapat tiga faktor kompetitif yang akan menjadi dominan dalam menentukan bagus tidaknya prospek dari suatu usaha antara lain:

• Kemajuan T
• Penguasaan ilmu pengetahuan
• Kualitas SDM yang tinggi (profesionalisme)

Sayangnya, ketiga faktor keunggulan kompetitif tersebut masih merupakan kelemahan utama dari sebagian besar UKM (terutama UK) di Indonesia.

PENANAMAN MODAL ASING

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1967 ditegaskan bahwa Pengertian penanaman modal asing di dalam Undang-undang ini hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut.
Pengertian modal asing dalam Undang-undang ini menurut pasal 2 ialah :

i.            alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan Pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.

ii.            alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan, yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat terse-but tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia.

iii.            bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan Undang-undang ini diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia. Adapun modal asing dalam Undang-undang ini tidak hanya berbentuk valuta asing, tetapi meliputi pula alat-alat perlengkapan tetap yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, penemuan-penemuan milik orang/badan asing yang dipergunakan dalam perusaha¬an di Indonesia dan keuntungan yang boleh ditransfer ke luar negeri tetapi dipergunakan kembali di Indonesia

Penanaman modal asing oleh seorang asing, dalam statusnya sebagai orang perseorangan, dapat menimbulkan kesulitan/ketidak tegasan di bidang hukum Internasional. Dengan kewajiban bentuk badan hukum maka dengan derai-kian akan mendapat ketegasan mengenai status hukumnya yaitu badan hukum Indonesia yang tunduk pada hukum Indonesia.

Sebagai badan hukum terdapat ketegasan tentang modal Y ditanam di Indonesia.
Pemerintah menetapkan daerah berusaha perusahaan-perusa-haan modal asing di Indonesia dengan memperhatikan perkembangan ekonomi nasional maupun ekonomi daerah, macam perusahaan

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 23 Perka BKPM No. 12 Tahun 2009, setiap terjadinya perubahan struktur penanaman modal wajib melakukan pendaftaran penanaman modal ke BKPM. Dalam Perka BKPM ini, perubahan-perubahan dapat mencakup:

i.            Perubahan Bidang Usaha atau Produksi

ii.            Perubahan Investasi

iii.            Perubahan/Penambahan Tenaga Kerja Asing

iv.            Perubahan Kepemilikan saham Perusahaan PMA atau PMDN atau Non PMA/PMD

v.            Perpanjangan JWP

vi.            Perubahan Status

vii.            Pembelian Saham Perusahaan PMDN dan Non PMA/PMDN oleh asing atau sebaliknya

viii.            Penggabungan

ix.            Perusahaan/Merger

Kepada perusahaan modal asing diberikan hak transfer dalam valuta asing dari modal atas dasar nilai tukar yang berlaku untuk :

a)      Keuntungan yang diperoleh modal sesudah dikurangi pajak-pajak dan kewajiban-kewajiban pembayaran lain;

b)      Biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga asing yang dipekerjakan di Indonesia;
Biaya-biaya lain yang ditentukan lebih lanjut;

c)      Penyusutan atas aht-alat perlengkapan tetap;

d)     Kompensasi dalam hal nasionalisasi.

Pelaksanaan transfer ditentukan lebih lanjut oleh Pemerintah.
modal asing. Dirasakan adil apabila perusahaan-perusahaan yang menggunakan modal asing tidak diperbolehkan merepatriasi modalnya mentransfer penyusutan selama perusahaan-perusahaan itu masih memperoleh kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan-pungutan lain. Perlu diterangkan bahwa transfer keuntungan modal asing dapat dilakukan juga selama perusahaan itu memperoleh kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan-pungutan lain.

Badan Usaha Modal Asing Dalam pasal 5 UPMA disebutkan, bahwa :

1)      Pemerintah menetapkan perincian bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing menurut urutan prioritas, dan menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penanam-an modal asing dalam tiap-tiap usaha tersebut.

2)      Perincian menurut urutan prioritas ditetapkan tiap kali pada waktu Pemerintah menyusun rencana-rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, dengan memperhatikan perkembangan ekonomi serta teknologi.
Bidang-bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing secara penguasaan penuh ialah bidang-bidang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak menurut pasal 6 UPMA adalah sebagai berikut :

a. pelabuhan-pelabuhan

b. produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum

c. telekomunikasi

d. pelayaran

e. penerbangan

f. air minum

g. kereta api umum

h. pembangkit tenaga atom

i. mass media

Sumber :

• Tambunan, Tulus TH, Perekonomian Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996

http://nuryana26.wordpress.com/2011/04/09/bop-dan-penanaman-modal-asing/

 

Pembangunan Ekonomi Daerah (23210895)

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi sejak Pelita I hingga krisis tahun 1997 memang memberi hasil-hasil positif bagi perekonomian Indonesia, terutama jika dilihat dari sisi kinerja ekonomi makronya. Jika dilihat dari sisi kualitasnya ternyata proses pembangunan ekonomi selama Orde Baru telah menciptakan suatu kesenjangan yang besar baik dalam bentuk ketimpangan dalam distribusi pendapatan antarkelompok pendapatan maupun kesenjangan ekonomi/ pendapatan antardaerah/ provinsi.

Ada sejumlaha indikator yang dapat digunakan untuk menganalisis derajat kesenjangan dalam pembangunan ekonomi antarprovisi, diantaranya adalah

• Produk domestik regional bruto (PDRB) per provinsi atau distribusi provinsi dalam pembentukan PDB nasional,
• PDRB atau pengeluaran konsumsi rumah tangga rata-rata perkapita,
• Indeks pembangunan manusia (IPM),
• Konstribusi sektoralterhadap pembentukan PDRB,
• Tingkat kemiskinan.

Menurut Barzelay dalam Kusaini (2006:62) Pemberian Otonomi daerah melalui Desentralisasi fiskal dam kewenangan daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam rangka pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, karena pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, yaitu :

 

• 1. Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah
• 2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat
• 3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

 

DISTRIBUSI PDB NASIONAL MENURUT PROVINSI

Distribusi PDB nasional menurut wilayah atau provinsi merupakan indikator utama di antara indikator-indikator lain yang umum di gunakan untuk mengukur derajat penyebaran dari hasil pembangunan ekonomi di suatu negara.

PDRB yang relatif sama antarprovinsi memberi suatu indikasi bahwa distribusi PDB nasional relatif merata antarprovinsi yang berarti semakin besar perbedaan dalam pangsa PDB nasional antarprovinsi semakin besar ketimpangan dalam pembangunan ekonomi antarprovinsi.

Salah satu fakta yang memprihatikan adalah bahwa jika output agregat dihitung tanpa minyak dan gas (migas), kontribusi PDB dari wilayah-wilayah yang kaya migas, seperti di Aceh, Riau, dan Kalimatan Timur lebih kecil lagi.

 

 

PDRB RATA-RATA PER KAPITA DAN TREN PERTUMBUHANNYA

Tujuan utama dari pembangunan ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ini umum diukur dengan pendapatan rata-rata per kapita maka distribusi PDB nasional menurut provinsi menjadi indikator yang tidak berarti dalam mengukur ketimpangan dalam pembangunan ekonomi regional jika tidak dikombinasikan dengan tingkat PDRB rata-rata perkapita.

Untuk menganalisis keberadaaan dan peran dari out layers dalam bentuk pola ketimpangan regional, dilakukan dua langkah pemisahan data. Sepeti yang dijelaskan di Tadjoeddin dkk. (2001) sebagai berikut:

“ Pertama, nilai minyak dan gas bumi yang dikeluarkan dari PDRB semua kabupaten /kota dan output pertambangan dikeluarkan dari PDRB kabupaten Fakfak . setelah itu angka PDRB per kapita menurut kabupaten/kota tersebut diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ternyata 13 kabupaten/kota teratas yang memiliki nilai PDRB per kapita yang sangat tinggi. Daerah-daerah ini adalah daerah yang memiliki kekhususan dalam hal karakteristik ekonominya yang bisa digolongkan menjadi daerah kantong industri, perdangan, dan jasa. Oleh karenanya, pada langkah kedua ke 13 kabupaten/kota tersebut di keluarkan dari analisis.”

Indeks Theil dan Indeks L dihitung sebagai berikut:

	Theil    = Σi Σj ( Yij / Y )ln(Ῡij / Ῡ ) L          = Σi Σj ( Nij /  N)ln(Y  / Yij)

 

 

 

Dimana:

Y_ij = total pendapatan di provinsi i, grup j

Y         = total pendapatan nasional (ΣΣ Y_ij )

Ῡ_ij = rata-rata pendapatan per kapita di provinsi i, grup j

Ῡ         = rata-rata pendapatan nasional per kapita

N_ij = penduduk di provinsi i, grup j

N         = total penduduk Indonesia (ΣΣ N_ij)

Tujuan analisis kovergensi sepuluh tahun tersebut adalah untuk melihat besarnya pengaruh dari gejolak-gejolak khususnya dari sumber eksternal yang terjadi selama 1971-1980 dan 1981-1990 terhadap  proses konvergensi dalam masing-masing dekade yang bersangkutan. Hasil analisisnya menunjukan bahwa hanya antara 1971 hingga 1980 koefisien tingkat awal PDRB per kapita bernilai negatif dan secara statistiksignifikan sedangkan koefisien selama dekade 80-an tidak signifikan yang berarti hanya konvergensi.

Tujuan analisis konvergensi lima tahun adalah untuk memahami stabilitas konvergensi dalam periode lima tahun yang mana pertumbuhan PDRB per kapita antarprovinsi memperlihatka kecenderungan yang kuat untuk konvergen dan dalam periode liam tahun yang mana perbedaan PDRB per kapita antarprovinsi cenderung membesar. Hasil analisisnya menunjukan bahwa hanya dalam periode 1985-1990 tidak terjadi konvergensi karena koefisien tingkat awal PDB per kapita (dalam log) bernilai positif yang mengidentifisikan bahwa telah terjadi divergensi walaupun korelasinya secara statistik tidak signifikan.

 

KONSUMSI RUMAH TANGGA PER KAPITA ANTARPROVINSI

Pengeluaran konsumsi C rumah tangga (RT) per kapita per provinsi merupakan salah satu indikator alternatif yang dapat di jadikan ukuran untuk melihat perbedaan dalam tingkat kesejahteraan penduduk antarprovinsi. Hipotesisnya semakin tinggi pendapatan per kapita di suatu daerah semakin tinggi pengeluaran C per kapita di daerah tersebut. Tentu dengan dua asumsi: sifat menabung (S) dari masyarakat tidak berubah (rasio S terhadap PDRB tetap tidak berubah) dan pangsa kredit di dalam pengeluaran C RT juga konstan.

Yang di maksud dengan pola C adalah alokasi prosentase pengeluaran untuk mengetahui C makanan vis-ά-vis nonmakanan. Bila alokasi prosentasenya semakin mengecil menandakan kesejahteraan penduduk semakin membaik dan bila membesar berarti tingkat kesejahteraannya menurun.

 

 

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Indeks pembanguana manusia (IPM) atau di kenal dengan sebutan human development index (HDI) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur salah satu aspek penting yang berkaitan dengan kualitas dari hasil pembangunan ekonomi yakni derajat perkembangan manusia. IMP adalah suatu indeks komposisi yang didasarkan pada tiga indikator yaitu:

• Kesehatan
• Pendidikan yang dicapai
• Standar kehidupan

 

Faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja yang pada gilirannya ditentukan oleh

• pertumbuhan ekonomi,
• infrastruktur dan
  • kebijakan pemerintah.

Tadjoeddein dkk. (2001) berargumen bahwa ” rendahnya ketimpanganregional dalam hal kesejahteraan masyarakat merupakan hasil dari kebijakan pemerataan pembangunan antardaerah ……. yang dijalankan pemerintah Orde Baru terutama melalui instrumen fiskal ……. seperti transfer dari pusat transfer antardaerah dan kebijakan lain terutama melalui berbagai skema inpres.”

TINGKAT KEMISKINAN

Pulau Jawa memang merupakan pusat kemiskinan yang ada di Indonesia dan hal ini erat kaitannya dengan angka kepadatan penduduk yang memang di pulau Jawa paling tinggi di bandingkan dengan provinsi-provinsi lain yang ada di tanah air.

Semakin tinggi jumlah penduduk per km²atau per hektar semakin sempit ladang untuk bertani atau lokasi untuk membangun pabrik atau melakukan kegiatan ekonomi lainnya, semakin kecil kesempatan kerja dan sumber pendapatan yang berarti juga semakin besar prosentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

KONSTRIBUSI SEKTORAL TERHADAP PDRB

Sektor-sektor ekonomi dapat di kelompokan ke dalam tiga kategori yakni primer, sekunder, dan tersier. Yang termasu kedalam sektor-sektor:

a)      Primer

Adalah pertambangan (termasuk penggalian) dan pertanian.

b)      Sekunder

Adalah industri manufaktur, listrik, gas, dan air bersih serta bangunan

c)      Tersier

Merupakan sektor-sektor diluar sektor primer dan sekunder.

Diukur dengan nilai tambah sektor-sektor sekunder adalah sektor-sektor dengan nilai tambah terbesar khususnya karena konstribusi dari industri manufaktur sedangkan terendah adalah sektor-sektor primer.

 

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KETIMPANGAN

Faktor-faktor utama penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi antarprovinsi di Indonesia adalah sebagai berikut:

1.      Kosentrasi Kegiatan Ekonomi Wilayah

Ekonomi dari daerah dengan kosentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi cendderung tumbuh pesat. Sedangkan daerah dengan tingkat kosentrasi ekonomi rendah akan cenderung mempunyai tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah.

Ada dua masalah utama dalam pembanguan ekonomi nasional pertama, semua kegiatan ekonomi hanya terpusatkan di daerah tertentu saja kedua, yang dimaksud dengan efek menetes ke bawah tersebut tidak terjadi atau prosesnya lambat.

Faktor-faktor yang menyebabkan sebagian besar dari kegiatan industri di Indonesia tidak di luar Jawa karena keterbatasan-keterbatasan di kawasan tersebut seperti:

a.       Pasar lokal kecil

b.      Infrastruktur terbatas

c.       Kurangnya SDM yang terampil

d.

2.      Alokasi Investasi

Dapat dikatakan bahwa kurangnya I di suatu wilayah membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat per kapita di wilayah tersebut rendah karena tidak ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif seperti industri manufaktur.

Terpusatnya I di wilayah Jawa atau lebih lambatnya perkembangan I di luar Jawa khususnya IKT di sebabkan oleh banyak faktor diantaranya yang penting adalah :

a.       Kebijakan dan Birokarsi yang selama ini terpusat

b.      Kosentrasi  penduduk di Jawa

c.       Keterbatsan infrastruktur serta SDM di wilayah luar pulau Jawa.

 

3.      Tingkat Mobilitas Faktor Produksi yang Rendah Antardaerah

Pada saat ekonomi di suatu provinsi mengalami masa kedewassan yakni pada saat kapsitas produksinya mencapai titik maksimum, penambahan ekstra faktor produksi tidak akan lagi menghasilkan peningkatan produktivitas dari ekstra faktor tersebut (constant retrun to scale). Bahkan, penambahan yang terus menerus pada akhirnya akan membuat proses produksinya mengalami penurunan produktivitas (decreasing return to scale) atau laju pertumbuhan semakin kecil.

 

4.      Perbedaan Antar SDA

Dalam arti SDA harus dilihat hanya sebagai modal awal untuk pembanguan yang selanjutnya harus di kembangkan terus. Semakin pentingnya pengusaan T dan peningkatan SDM maka ketersediaan kedua faktor ini akan menjadi lebih penting dari pada ketersediaan SDA.

 

 

5.      Perbedaan Kondisi Geografis Antarwilayah

Ketimpangan ekonomi regional di Indonesia juga disebakan oleh perbedaan kondisi antarprovinsi. Terutama dalam hal :

– jumlah dan pertumbuhan penduduk,

– tingkat kepadatan penduduk,

– pendidikan,

– kesehatan,

– disiplin masyarakat, dan

–  etos (semangat) kerja.

 

6.      Kurang Lancarnya Perdagangan Antarprovinsi

Ketidaklancaran disebabkan oleh keterbatasan transportasi dan komunikasi yang saling menguntungkan.

 

TEORI DAN MODEL ANALISIS PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

1)         Teori Pembanguan Ekonomi Daerah

a.         Teori Basis Ekonomi

Menyatakan bahwa faktor penetu utama pertumbuhan bahan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah.

b.        Teori Lokasi

Digunakan untuk penentuan atau mengembangkan kawasan industri di suatu daerah. Inti pemikiran ini didasarkan pada sifat yang rasional pengusaha/perusahaan yang cenderung mencari keuntungan setinggi mungkin dengan biaya serendah mugkin.

c.         Teori Daya Tarik Industri

Faktor-faktor daya tarik menurut Kotler dkk. (1997) antara lain:

• NT tinggi per pekerja (produktivitas)
• Industri-industri kaitan
• Daya saing dimasa depan
• Spesialisasi industri
• Potensi X
• Prospek bagi permintaan domestik

Faktor-faktor penyumbang pada tarik menurut Kotler dkk. (1997) antara lain:

• Faktor-faktor pasar
• Faktor-faktor persaingan
• Faktor-faktor keuangan dan ekonomi
• Faktor-faktor T

 

Tabel 1.1

Penilaian Kemampuan Industri Suatu Daerah

 

Produksi untuk pasar domestik dan ekspor	Investasi ke dalam
Investasi ke luar negeri	Impor ( tidak ada produksi lokal )

kuat

Daya Saing Dalam Faktor daerah                                         Lemah

 

Kuat                                 Lemah

Daya Saing Perusahaan Daerah

 

2)             Model Analisis Pembangunan Ekonomi Daerah

a. Analisis SS

Pendekatan analisis ini dapat dianalisis kinerja perkonomian suatu daerah dengan membandingkannya dengan daerah yang lebih besar ( nasional ).

b. Location Quotients (LQ)

LQ adalah suatu teknik yang di gunakan untuk memperluas metode analisis SS yaitu untuk mengukur kosentrasi dari suatu kegiatan ekonomi atau sektor di suatu daerah dengan cara membandingkan perannanya dalam perekonomian daerah tersebut dengan peranan kegiatan ekonomi/sektor yang sama pada tingkat nasional.

Rumus menghitung LQ sebagai berikut:

LQ =    v_i / v_t

V_i / V_t

c. Angka Pengganda Pendapatan

Umum digunakan untuk mengukur potensi kenaikan pendapatan suatu daerah dari suatu kegiatan ekonomi yang baru atau peningkatan output dari suatu sektor di daerah tersebut:

K =            _____1________

1-      (MPC₁-PSY )

 

d. Analisis Input-Output (I-O)

Merupakan salah satu metode analisis yang sering di guanakan untuk mengukur perekonomian suatu daerah dengan melihat keterkaitan antarsektor dalam usaha memahami komplektisitas perekonomian daerah tersebut serta kondisi yang di perlukan untuk mempertahankan keseimbangan antara AD dengan AS.

e. Model Pertumbuhan Harrod-Domar

Inti dari model pertumbuhan ini adalah suatu relasi jangka pendek antara peningkatan I dengan pertumbuhan ekonomi.

 

Sumber :

• Tambunan, Tulus TH, Perekonomian Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996
• http://anaarisanti.blogspot.com/2010/06/pembangunan-ekonomi-daerah.html

 

Industrialisasi (23210895)

PENDAHULUAN

 

Diantara sektor-sektor ekonomi domestik lainnya, Industri manufaktur adalah sektor yang sangat tergantung pada (M) terutama komponen-komponen dam mesin-mesin. Hal ini erat kaitannya dengan kenyataannya bahwa banyak industri di dalam negeri adalah industri perakitan barang-barang subsitusi M yang berarti sangat tergantung pada (M) dari negara yang menghasilkan barang-barang tersebut.

Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau assembling dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa.

 

KONSEP DAN TUJUAN INDUSTRIALISASI

Konsep industrialisasi berawal dari revolusi industri pertama pada pertengahan abad ke-18 di Inggris yang di tandai dengan penemuan metode baru untuk pemintalan dan penenunan kapas yang menciptakan spesialisasi dalam produksi serta meningkatkan produktivitas dari faktor produksi yang digunakan.

Setelah Perang Dunia II mulai muncul berbagai teknologi baru seperti sistem produksi masal dengan menggunakan jalur assembling, tenaga listrik, kendaraan bermotor, penemuan berbagai barang sintensis dan revolusi teknologi telekomunikasi, elektronik, bio, komputer, dan penggunaan robot.

Sejarah ekonomi dunia menunjukan bahwa industrialisasi merupakan suatu proses interaksi antara pengembangan teknologi, inovasi, spesialisasi produksi, dan perdagangan antar negara yang pada akhirnya sejalan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat mendorong perubahan struktur ekonomi di banyak negaa dari yang tadinya berbasis pertanian menjadi berbasis industri.

Progres teknologi dan inovasi produk serta proses produksi dan peningkatkan pendapatan masyarakat yang mengubah volume dan komposisi konsumsi sisi permintaan agregat merupakan kekuatan utama di balik akumulasi proses industrialisasi di dunia.

Industrialisasi bukanlah merupakan tujuan akhir dari pembangunan ekonomi, melainkan hanya salah satu strategi yang harus di tempuh untuk mendukung proses pembangunan ekonomi guna mencapai tingkat pendapatan per kapita yang tinggi dan berkelanjutan (Riedel, 1992). Periode industrialisasi merupakan tahapan logis dalam proses perubahan struktur ekonomi. Tahapan ini di wujudkan secara historis melalui kenaikan kontribusi sektor industri manufaktur dalam pembentukan PDB, permintaan konsumen, ekspor, dan kesempatan kerja (Chenery, 1992).

 

FAKTOR-FAKTOR PENDORONG  INDUSTRIALISASI

Ada sejumlah faktor lain yang membuat intensitas dari proses industrialisasi berbeda antarnegara sebagai berikut:

1)      Kondisi dan struktural awal ekonomi dalam negeri. Suatu negara yang pada awal pembangunan ekonomi atau industrialisasinya sudah memiliki industri dasar atau disebut juga industri primer atau hulu seperti besi dan industri tengah (antara hulu dan hilir) seperti industri barang modal (mesin).

2)      Besarnya pasar dalam negeri yang di tentukan oleh kombinasi antara jumlah populasi dan tingkat PN riil per kapita.

3)      Ciri industrialisasi antara lain cara pelaksanaan industrialisasi misalnya tahapan dari implementasi, jenis industri yang diunggulkan, pola pembangunan sektor industrialisasi, dan insentif yang di berikan termasuk insentif kepada investor.

4)      Keberadaan SDA, ada kecenderungan bahwa negara-negarayang kaya SDA, tingkat diverifikasi dan laju pertumbuhan ekonomi relatif lebih rendahdan cenderung tidak atau terlambat melkukan industrialisasi lebih lambat di bandingkan negara-negara yang miskin.

5)      Kebijakan atau strategi pemerintah yang di terapkan termasuk instrumen-instrumen dari kebijakan (seperti Tax holiday) yang di ganakan dan cara implementasinya.

PERKEMBANGAN SEKTOR INDUSTRI MANUFAKTUR NASIONAL

Industri dapat di bagi menjadi dua jenis yaitu industri primer atau hulu yang mengolah output dari sektor pertambangan menjadi bahan baku siap pakai untuk kebutuhan proses produksi pada tahap-tahap selanjutnya dan industri sekuner atau industri manufaktur yang terdiri dari industri tengah yang membuat barang-barang jadi yang kebanyakan adalah barang-barang konsumen rumah tangga.

Derajat dari industrialisasi di suatu negara dicerminkan oleh tingkat pembangunan tidak hanya dari industri primer tetapi juga industri sekunder dinegara tersebut. Walaupun suatu negara memiliki industri primer yang besar (variasi produknya banyak) tetapi lemah dalam industri sekunder maka belum dapat dikatakan bahwa tingkat industrialisasi di negara tersebut sudah tinggi.

1.      Pertumbuhan Output

Pada masa sebelum krisis ekonomi di Asia Tenggara, misalnya periode tahun 1970-1995 industri manufaktur dari kelompok LCDs tercatat mengalami suatu perkembangan yang sangat pesat, yang di sebabkan oleh laju pertumbuhan output rata-rata per tahunnya yang tinggi. Pertumbuhan yang tinggi ini di sebabkan terutama oleh permintaan eksternal yang kuat dengan X dari produk manufaktur tercatat tumbuh sekitar 9,3% rata-rata per tahun selama periode yang sama.

Asia Timur dan Asia Tenggara dapat dikatakan sebagai suatu kasus yang istimewa. Sebelum krisis ekonomi 1997 kawasan ini sering di juluki a miraculous economic karena kinerja ekonominya yang sangat hebat dengan pertumbuhan PDB rata-rata per tahun 7,4% sepanjang 1970-1995 jauh di atas laju pertumbuhan rata-rata pertumbuhan PDB dunia LDCs.

Industri manufaktur merupakan kontributor utama bagipertumbuhan ekonomi di NICs dengan laju  pertumbuhan rata-rata per tahun 9,4% di bandingkan 8,0% dan 2,8% di masing-masing sektor jasa dan sektor pertanian.

Di dalam kelompok ASEAN proses industrialisasi juga berlangsung pesat sejak tahun 1970-an. Di empat negara yakni Singapura, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Negara Indonesia paling terlambat memulai industrialisasinya yaitu awal 1970-an sejak di mulainya Pelita I.

Walaupun paling terlambat menurut Hill (2003) akibat pertumbuhan output industri manufakturnya yang pesat selama 1980-an pada pertengahan 1990-an Indonesia termasuk diantara keempat negara ASEAN tersebut yang muncul sebagai kekuatan industri yang penting.

Pada periode 1990-an laju pertumbuhan output di Indonesia meningkat menjadi rata-rata per tahun hampir mencapai 10,0% yang membuat Indonesia menjadi tertinggi di antara keempat negara tersebut.

 

 

 

Tabel 1.1

Pertumbuhan Output di Sektor Industri Manufaktur

Di Empat Negara ASEAN: 1980-1999

 

Negara	Pertumbuhan (%)
	1980-1990	1990-1999
Indonesia Malaysia Singapura Thailand	6,5 7,2 6,7 9,8	9,9 8,8 6,6 5,7

Sumber : Tabel 1.1 di Hill (2002)

Menurut Hill (2003) bahwa pelaksanaan industrialisasi di keempat negara tersebut telah berhasil melampaui suatu proses pergeseran secara bertahap selama 1970-an dari yang tadinya berorientasi ke pasar domestik (subsitusi impor) ke industrialisasi yang berorientasi ke pasar global.

2.      Pendalaman Struktur Industri

Perubahan Struktur industri didorong oleh banyak faktor baik dari sisi AD maupun sisi AS (produksi). Dari sisi AD faktor terpenting adalah peningkatan PN per kapita yang mengubah selera konsumen dan dari sisi produksi adalah terutama perkembangan T, peningkatan kualitas SDM, dan penemuan materia-material baru untuk produksi.

Pengertian struktur industri bisa dalam berbagai arti :

• Beragam jenis atau kelompok barang menurut sifat atau penggunaannya , misalnya barang modal
• Jenis kandungan input-nya misalnya produk-produk dari kategori proses produksi yang padat modal, versus produk-produk dari katagori proses produksi yang padat L dengan T sederhana
• Orientasi pasar

Struktur industri manufaktur erat kaitannya dengan tiga hal yakni:

• Tingkat di verifikasi produk
• Intensitas pemakaian faktor-faktor produksi
• Orientasi Pasar

Industri manufaktur Indonesia juga mengalami suatu proses transformasi atau yang umum disebut pendalaman struktur industri atau diverifikasi produksi yang juga cukup mengesankan. Ada sejumlah indikator untuk mengukur tingkat pendalaman struktur industri menurut Aswicahyono (1996):

I = Σ (a_i2-a_i1) bila a _i2 > a_i1

Indikator lain yang umum di gunakan untuk mengukur struktur industri adalah distribusi dari jumlah unit produksi (perusahaan) yang ada di total NO atau NT dari sektor industri menurut kelompok industri (subsektor).

3.      Tingkat Teknologi dari Produk-Produk Manufaktur

Untuk mengkaji dan membandingkan kemampuan T dari produksi di negara berbeda industri manufaktur dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori diantaranya:

• Kategori Pertama

Industri-industri berteknologi tinggi seperti alat-alat perkantoran termasuk komputer, obat-obatan.

• Kategori Kedua

Industri-industri dengan T menengah seperti produk-produk dari palstik dan karet.

• Kategori Ketiga

Industri-industri dengan T rendah seperti kertas dan percetakan.

Industri berteknologi rendah lah yang menonjol di Indonesia termasuk tekstil, pakaian jadi, alas kaki, kayu, dan kertas yang semuanya mencapai sekitar 47%.

Untuk mengukur tingkat T di dalam produksi manufaktur adalah dengan melihat perubahan komposisi NT dari sektor tersebut menurut intensitas faktor.

4.      Ekspor

Kinerja ekspor (X) dari produk-produk manufaktur juga dapat digunakan sebagai salah satu indikator alternatif untuk mengukur derajat pembangunan dari industri manufaktur. Kinerja (X) bisa dalam tiga arti yaitu laju pertumbuhan volume atau nilai (X) dan di verifikasi, baik dalam produk maupun pasar/negara tujuan. Laju pertumbuhan (X) manufakturnya rata-rata per tahun tinggi dan tingkat diverifikasi produk serta pasar/negara tujuannya juga tinggi.

Pesatnya pertumbuhan (X) ini menunjukan bahwa Indonesia dan negara-negara lain mendapatkan akses yang semakin besar untuk (X) manufaktur mereka ke pasar-pasar di luar negeri.

5.      Ketergantungan pada Impor

(M) barang-barang manufaktur juga dapat digunakan sebagai salah satu indikator dari keberhasilan pembangunan di sektor industri. Hipotesisnya, semakin maju industri di suatu negara semakin rendah tingkat ketergantungan negara tersebut terhadap (M) barang-barang manufaktur.

Implikasinya, bahwa setiap negara akan saling tergantung satu dengan yang lainnya lewat perdagangan internasional (X dan M) dalam memenuhi kebutuhan dalam negerinya.

Diantara sektor-sektor ekonomi domestik lainnya, Industri manufaktur adalah sektor yang sangat tergantung pada (M) terutama komponen-komponen dam mesin-mesin. Hal ini erat kaitannya dengan kenyataannya bahwa banyak industri di dalam negeri adalah industri perakitan barang-barang subsitusi M yang berarti sangat tergantung pada (M) dari negara yang menghasilkan barang-barang tersebut.

 

PERMASALAHAN

1)      Keterbatasan Teknologi dan SDM

Kualitas SDM dapat diukur dengan rata-rata tingkat pendidikan dari angkatan kerja atau masyarakat dari golongan umur produktif (15-65 tahun). Kualitas SDM dapat juga diukur dengan lamanya sekolah atau rata-rata tahun pendidikan yang dialami oleh masyarakatdari kategori umur tertentu di negara tersebut.

Tingkat produktivitas L dapat di gunakan sebagai suatu proksi dari ketergantungan batasan T dan SDM. Hipotesisnya adalah bahwa semakin terbatas T dan L dengan pendidikan atau keterampilan tinggi di suatu sektor, cateris paribus, semakin rendah tingkat produktivitas L dan berarti juga semakin rendah pertumbuhan output di sektor tersebut.

Rendahnya kualitas SDM di Indonesia salah satunya di sebabkan oleh terbatasnya dana pembangunan pendidikan yang disediakan oleh pemerintah.

2)      Masalah-Masalah Struktural dan Organisasi

Kelemahan-kelemahan struktural daiantaranya:

i.            Basis ekspor dan pasarnya sempit

Banyak jumlah SDA dan jumlah L merupakan dua faktor utama  keunggulan komporatif milik indonesia, namun produk dan pasar (X) Indonesia sangat terkosentrasi (tingkat di verifikasi (X) menurut pasar tujuan rendah) :

–          Empat produk yaitu kayu lapis, pakaian jadi, tekstil, dan alas kaki memiliki pangsa 50 % dai nilai total (X) manufaktur.

–          Pasar untuk tekstil dan pakaian jadi sangat terbatas hanya kenegara-negara yang menerapkan kuota.

ii.            Ketergantungan pada M yang sangat tinggi

Kebanyakan dari industri buakn merupakan proses manufaktur dalam arti yang sebenarnya, tetapi proses penggabungan, pengepakan dan assembling dengan hasil:

–          Pada tahun 1997 nilai (M) bahan baku, input perantara, dan komponen berkisar dari 45% diindustri –industri kimia , 53% di industri mesin, 56% di industri alat-alat tranportasi hingga 70% di industri barang elektris.

–          Industri padat karya sangat tergantung pada (M) bahan baku, ketergantungan ini di sebabkan oleh tidak adanya suplai domestik dan industri pendukung serta lemahnya keterkaitan produksi antar industri di dalam negeri.

iii.            Tidak adanya industri berteknologi menengah

Pola industrialisasi di Indonesia berbeda dengan negara-negara lain yang derajat industrialisasinya relatif sama:

–          Konstribusi dari industri-industri berteknologi menengah (termasuk karet dan barang-barang sederhana dari logam) terhadap pembangunan sekor industri manufaktur menurun antara 1985 dan 1997

–          Konstribusi dari produk-produk yang padat K (material dari plastik ) terhadap total (X) juga menurun selama periode yang sama.

iv.            Kosentrasi regional

Industri skala menengah dan besar sangat terkosentrasi di Jawa dan khusunya di Jabodetabek. Walaupun pemerintah telah memberikan berbagai macam insentif  kegiatan produksi  manufaktur tetap saja terpusatkan di Jawa.

 

 

 

>>>>>Kelemahan-kelemahan dari organisasi di antaranya adalah antara lain:

i.            Industri skala kecil dan menengah (IKM) masih terbelakang.

Konstribusi IKM terhadap pembentukan NT menufaktur relatif kecil sedangkan terhadap kesempatan kerja sangat besar.

ii.            Kosentrasi Pasar

Tingkat kosentrasi pasar yang tinggi dapat di jumpai di banyak segmen/ subsektor manufaktur.

iii.            Lemahnya kapasitas untuk menyerap dan mengembangkan T

Tidak ada PMA tidak ada kolongmerat Indonesia dan juga tidak ada lagi lembaga pemerintah yang begitu getol memanfaatkan T dan pengetahuan dari luar untuk memperbaiki daya saing dan efesiensi dari produksi manufaktur di dalam negeri.

iv.            Lemahnya SDM

Fakta menunjukan sebagian besar L di Indonesia masih berpendidikan rendah. Insinyur-insinyur didalam negeri jumlahnya masih jauh banyak dari pada lulusan luarnegeri semuanya berkualitas baik. Dipihak lain pemerintah kurang memberikan perhatian terhadap pengembangan pendidikan di tanah air.

STRATEGI PEMBANGUNAN SEKTOR INDUSTRI

Dalam melaksanakan industrialisasi ada dua pilihan strategi yakni strategi subsitusi import (SI) atau strategi promosi ekspor (PE).

• (SI) sering disebut kebijakan inward-looking yakni strategi yang memfokuskan pada pengembangan industri nasional yang berorientasi kepada pasar domestik. Dilandasi oleh pemikiran bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dicapai dengan mengembangkan industri dalam negeri yang memproduksi barang pengganti (M).
• (PE) sering disebut kebijakan outward-looking yakni strategi yang memfokuskan pada pengembangan industri nasional lebih orientasi ke pasar internasional. Dilandasi oleh pemikiran bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya bisa di realisasikan jika produk-produk di buat di dalam negeri di jual pasar (X).

 

 

1.      Strategi SI

Ada negara-negara yang menerapkannya hanya pada awal industrialisasi mereka (jangka waktunya pendek) dan setelah itu beralih ke strategi PE. Indonesia yang menerapkannya sepanjang proses industrialisasinya walaupun sejak pertengahan 1980-an strategi tersebut di kombinasikan.

Beberapa pertimbangan yang lazim di gunakan dalam memilih strategi ini terutama adalah:

a)      SDA dan faktor produksi terutama L cukup tersedia didalam negeri.

b)      Potensi permintaan di dalam negeri yang memadai.

c)      Untuk mendorong perkembangan industri menufaktur didalam negeri.

d)     Berkembangnya industri menjadikan kesempatan kerja diharapkan terbuka lebih luas.

e)      Mengurangi ketergantungan terhadap (M) berarti juga mengurangi defisit saldo neraca perdangan dan menghemat cadangan devisa.

Pada akhirnya pola penerapan (SI) seperti ini yang lebih mengedepankan pengembangan industri skala besar yang padat K banyak dalam bentuk joint venture dengan perusahaan asing menimbulkan ketimpangan besar dalam distribusi pendapatan dan ketidakseimbangan pembangunan ekonomi dalam kota dengan perdesaan.

2.      Strategi (PE)

Dibandingkan dengan (SI) (PE) mempromosikan flrksibilitas dalam pergeseran sumber daya ekonomi yang ada mengikuti perubahan pola keunggulan komparatif. Oerientasi keluar yang merupakan dasar (PE) menghubungkan ekonomi domestik dengan ekonomi dunia lewat promosi perdagangan.

Strategi (PE) paling tidak kesempatan yang sama harus di berikan kepada industri yang memproduksi untuk pasar dalam negeri dan industriuntuk pasar (X).

Dalam (PE) pemerintah menghilangkan sejumlah rintangan non tarif(NTBs) khususnya pembatasan (M) secara kuantitatif dengan tujuan untuk menghilangkan biasa yang anti (X) dari strategi sebelumnya.

 

3.      Kebijakan Industri Pasca Krisis Ekonomi

Salah satu sektor ekonomi didalam negeri yang sangat tepukul oleh krisis ekonomi adalah industri manufaktur. Masuknya IMF ke Indonesia dalam usaha membantu Indonesia untuk keluar dari krisis tersebut telah membawa suatu perubahan besar didalam kebijakan industrialisasi dai dalam negeri.

Industri yang mendapatkan prioritas adalah industri yang selain padat L juga mempunyai potensi (X) yang besar berdasarkan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif yang ada.

Untuk mendukung kebijakan pemerintah telah menerapkan sutau strategi pengembangan strategi dengan pendekatan clustering : setiap industri mempunyai keterkaitan produksi ke depan yang kuat dengan industri lain atau/dan sektor-sektor ekonomi lainnya.

“KHOIRUNNISSA FIRDHAUSY HABIBIE (23210895)”

 

 

 

Sumber :

• Tambunan, Tulus TH, Perekonomian Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996
• http://organisasi.org/pengertian_definisi_macam_jenis_dan_penggolongan_industri_di_indonesia_perekonomian_bisnis

 

SEKTOR PERTANIAN (23210895)

PENDAHULUAN

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang di lakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkunagannya.

Sebagian besar penduduk dunia bermata pencaharian dalam bidang-bidang di lingkup pertanian, namun pertanian hanya menyumbang 4 % dari PDB dunia. Sejarah Indonesia sejak masa kolonial sampai sekarang tidak dapat di pisahkan dari sektor pertanian dan perkebunan karena sektor-sektor ini memiliki arti penting dalam menentukan pembentukan berbagai realitas ekonomi dan sosial masyarakat di berbagai masyarakat di wilayah Indonesia.

Berdasarkan BPS tahun 2002, bidang pertanian di Indonesia menyediakan lapangan kerja bagi sekitar 44,3 % penduduk meskipun hanya menyumbang sekitar hanya menyumbang sekitar 17,3 % dari total pendapatan nasional bruto.

Usaha tani ( farming ) adalah bagian inti dari pertanian karena menyangkut sekumpulan kegiatan yang di lakukan dalam budidaya. Semua usaha pertanian pada dasarnya adalah kegiatan ekonomi sehingga memerlukan dasar-dasarpengetahuan yang sama akan pengelolaan tempat usaha, pemilihan benih/bibit, metode budidaya, pengumpulan hasil distribusi produk, pengolahan dan pengemasan produk dan pemasaran. Apabila seorang petani memandang semua aspek ini dengan pertimbangan efisiensi untuk mencpai keuntungan maksimal maka ia melakukan pertanian intensif ( intensive farming ). Usaha pertanian yang di pandang dengan cara ini dikenal sebagai agribisnis.

Sisi yang bersebrangan dengan pertanian industrial adalah pertanian berkelanjutan ( sustainable agriculture ). Pertanian yang berkelanjutan, di kenal juga dengan variasi seperti pertanian organik atau permakultur, memasukan aspek kelestarian daya dukung lahan maupun lingkungan dan pengetahuan lokal sebagai faktor penting dalam perhitungan efisiensinya.

PERANAN SEKTOR PERTANIAN

Pertanian dapat di lihat sebagai sektor ekonomi yang sangat potensial dalam empat bentuk kontribusinya terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional ( analisis klasik dari Kuznets (1964), yaitu sebagai berikut:

 

1)      Kontribusi Produk

Merupakan ekspansi dari sektor-sektor ekonomi lain yang tergantung pada pertumbuhan output di sektor pertanian yang menyangkut mengenai permintaan pasokan makanan yang kontinu mengikuti pertumbuhan penduduk maupun sisi penawaran sebagai bahan baku keperluan produksi di sektor-sektor lain.

Konstribusi produk pertanian terhadap PDB dapat di lihat dari relasi antara pertumbuhan dari kontribusi tersebut dengan pangsa PDB awal dari pertanian dan laju pertumbuhan relatif dari produk-produk neto pertanian dan nonpertanian.

Laju penurunan peran sektor pertanian secara relatif di dalam ekonomi cenderung berasosiasi dengan kombinasi dari tiga hal berikut. Pangsa PDB awal dari sektor-sektor nonpertanian yang relatif lebih tinggi daripada pangsa PDB awal dari pertanian, laju pertumbuhan output pertanian yang relatif rendah, dan laju pertumbuhan output dari sektor-sektor nonpertanian yang lebih tinggi (yang membuat suatu perbedaan positif yang besar antara pangsa PDB dar non pertanian dengan pangsa PDB dari pertanian.

 

 

2)      Kontribusi Pasar

Peranan sektor pertanian lewat konstribusi pasarnya terhadap diverifikasi dan pertumbuhan output sektor-sektor nonpertanian sangat tergantung pada dua faktor penting yaitu :

I.            Dampak dari keterbukaan ekonomi dimana pasar domestik tidak hanya diisi oleh barang-barang buatan dalam negeri tetepi juga barang-barang buatan impor.

II.            Jenis teknologi yang digunakan disektor pertanian yang menentukan tinggi rendahnya tingkat mekanisasi atau moderenisasi di sektor tersebut.

 

3)      Kontribusi Faktor-Faktor Produksi

Ada dua faktor produksi yang dapat dialihkan dari pertanian ke sektor-sektor nonpertanian tanpa harus mengurangi volume produksi disektor pertama.

• Pertama , L: didalam teori Arthur Lewis di katakan bahwa pada saat pertanian mengalami surplus L yang menyebabkan tingkat produktivitas dari pendapatan riil per L di sektor tersebut rendah akan terjadi transfer L dari pertanian ke industri. Dampaknya kapasitas dan volume produksi di sektor industri meningkat.
• Kedua , modal : surplus pasar (MS) di sektor pertanian bisa menjadi salah satu sumber I (investasi) di sektor-sektor lain. MS adalah surplus produk (P_p) dikali harga jual (P_p)

Di Indonesia keterkaitan I (investasi) antara sektor pertanian dengan sektor-sektor nonpertanian sangat perlu di tingkatkan terutama untuk mengurangai ketergantungan Indonesia pada pinjaman luar negeri (ULN). Akan tetapi agar peran petani tersebut dapat terealisasikan. Ada beberapa kondisi yang harus terpenuhi terlebih dahulu (Griffin, 1979):

• Pertama, petani-petani harus menjual sebagian output-nya ke luar sektor.
• Kedua, petani-petani harus merupakan penabung neto, dan untuk ini pengeluaran mereka untuk konsumsi harus lebih besar daripada produksi mereka.
• Ketiga, tabungan para petani harus lebih besar daripada kebutuhan investasi (S>I) di sektor pertanian.

 

4)      Kontribusi Devisa

Kontribusi sektor pertanian terhadap peningkatan devisa adalah lewat peningkatan ekspor (X) dan/atau pengurangan tingkat ketergantungan negara tersebut terhadap impor (M) atas komoditi-komoditi pertanian.

Peran sektor pertanian dalam peningkatan devisa bisa kontrakdisi dengan perannya dalam bentuk kontribusi produk. Kontribusi produk dari sektor pertanian terhadap pasar dan industri domestik bisa tidak besar karena sebagian besar produk pertanian di ekspor dan/atau sebagian besar kebutuhan pasar dan industri domesrik di suplai oleh produk-produk impor. Dalam kata lain, usaha peningkatan ekspor pertanian bisa berakibat negatif terhadap pasokan pasar dalam negeri bisa menjadi suatu faktor penghambat bagi pertumbuhan ekspor pertanian.

Untuk menghindari trade-off seperti ini, maka ada dua hal yang perlu di lakukan di sektor pertanian, yakni menambah kapasitas produksi di satu sisi, dan meningkatkan daya saing produk-produknya di sisi lain. Namun, bagi banyak LDCs termasuk Indonesia, melaksanakan dua pekerjaan ini tidak mudah, terutama karena keterbatasan Teknologi, SDM ( Sumber Daya Manusia ) baik yang Terampil maupun yang kasar.

 

 

 

KINERJA DAN PERAN SEKTOR PERTANIAN DI INDONESIA

1.      Pertumbuhan Output Sejak Tahun 1970-an

Mungkin sudah merupakan suatu evolusi alamiah seiring dengan proses industrialization di mana pangsa output agregat ( PDB ) dari pertanian relatif menurun sedangkan dari industri manufaktur, sektor-sektor sekunder , dan sektor-sektor tersier meningkat.

Selama periode tahun 1990-an pangsa PDB dari pertanian (termasuk peternakan, kehutanan dan perikanan) mengalami penurunan (harga konstan 1993) dari sekitar 17,9% tahun 1993 menjadi 16,4% tahun 2001, sedangkan pangsa PDB dari industri manufaktur selama kurun waktu yang sama meningkat dari 22,3% menjadi 26,0%.

Penurunan kontribusi output dari pertanian terhadap pembentukan PDB ini bukan berarti bahwa volume produksi di sektor tersebut berkurang (pertumbuhan negatif) selama periode tersebut, tetapi laju pertumbuhan output-nya lebih lambat di bandingkan laju pertumbuhan output di sektor-sektor lain. Hal ini biasa terjadi karena secara rata-rata, elastisitas pendapatan dari permintaan terhadap komoditas pertanian lebih kecil daripada elastisitas pendapatan dari permintaan terhadap produk-produk dari sektor-sektor lain seperti barang-barang industri. Jadi, dengan peningkatan pendapatan lajju pertumbuhan permintaan terhadap komoditas pertanian lebih kecil daripada terhadap barang-barang industri.

 

Tabel 1.1

Distribusi PDB Menurut Sektor ( Harga Konstan 1993 ): 1993-2001 (%)

 

Sektor	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
–          Pertanian –          Pertambangan & Penggalian –          Industri Manufaktur –          Listrik, Gas, & Air –          Bangunan –          Perdagangan,Hotel,& Restoran –          Transportasi & Komunikasi –          Bank & Keuangan –          Penyewaan & real estate –          Jasa lainnya	17,9 9,5 22,3 1,0 6,8 16,8 7,1 4,3 2,9 11,4	16,7 9,4 23,3 1,0 7,3 16,8 7,1 4,5 2,9 11,0	16,1 9,3 23,9 1,1 7,6 16,7 7,1 4,7 2,8 10,7	15,4 9,2 24,7 1,2 8 16,7 7,2 4,6 2,7 10,3	15,0 8,8 24,7 1,3 8,2 17,0 7,3 4,6 2,7 10,4	18,1 12,6 25,0 1,2 6,5 15,3 5,4 3,3 4,0 8,6	19,6 10,0 26,0 1,2 6,2 16,0 5,0 2,8 3,7 9,5	17,0 13,8 26,2 1,2 5,9 15,2 5,0 2,8 3,4 9,5	16,4 13,6 26,0 1,2 5,6 16,1 5,4 2,8 3,4 9,5

 

 

2.       Pertumbuhan dan Diverisifikasikan Ekspor

Semakin tinggi tingkat pembangunan ekonomi (yang erefleksi dengan semakin tingginya pendapatan per kapita), semakin pentin peran tidak langsung dari sektor pertanian yakni sabagai pemasok bahan baku bagi sektor industri manufaktur dan sektor-sektor ekonomi lainnya.

3.      Kontribusi Terhadap Kesempatan Kerja

Sudah diduga bahwa di suatu negara agraris besar seperti Indonesia di mana ekonomi dalam negerinya masih didominasi oleh ekonomi perdesaan , sebagian besar dari jumlah angkatan / Tenaga kerja (L) bekerja di pertanian.

Perubahan struktur kesempatan kerja ini sesuai dengan apa yang di prediksikanoleh teorimengenai perubahan struktur ekonomi yang terjadi dalam suatu proses pembangunan ekonomi jangka panjang

4.      Ketahanan Pangan

Di Indonesia ketahanan pangan merupakan salah satu topik yang sangat penting, bukan saja dilihat dari nilai-nilai ekonomi dan sosial tetapi masalah ini mengandung kosekuensi politik yang sangat besar.

Di banyak negara ketahanan pangan sering di gunakan sebagai alat politik bagi seorang presiden untuk mendapatkan dukungan rakyatnya. Ketahanan pangan menjadi tambah penting lagi terutama karena saat ini Indonesia merupakan salah satu anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Konsep ketahanan pangan yang di anut indonesia dapat dilihat dari Undang-Undang (UU) No.7 Tahun 1996 tentang Pangan, Pasal 1 Ayat 17 yang menyebutkan bahwa “Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan rumah tangga (RT) yang tercemin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.”

Definisi ketahanan menurut Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 1992, yakni akses setiap RT atauu individu untuk dapat memperoleh pangan pada setiap waktu untk keperluan hidup sehat.

 

 

NILAI TUKAR PETANI

 

1.    Pengertian Nilai Tukar

Nilai tukar adalah nilai tukar suatu barang dengan barang lain. Jadi, suatu rasio harga (nominal atau indeks) dari dua barang yang berbeda

Pertukaran dua barang yang berbeda di pasar dalam negeri dalam nilai mata uang nasional disebut dasar tukar dalam negeri sedangkan di pasar internsional dalam nilai mata uang internasional (misalnya dollar AS) disebut dasar tukar internasional atau umum dikenal dengan terms of trade (ToT). Jadi ToT adalah harga relatif ekspor terhadap harga impor atau rasio antara indeks harga ekspor terhadap indeks harga M.

Pengertian nilai tukar petani (NTP) sedikit berbeda dengan ToT di atas. NTP adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani yakni indeks harga jual output –nya terhadap indeks harga yang dibayar petani yakni indeks harga input-input yang di gunakan untuk bertani, misalnya pupuk.

2.      Perkembangan NTP di Indonesia

NTP berbeda menurut wilayah / provinsi karena adanya perbedaan inflansi (laju pertumbuhan indeks harga konsumen) sistem distribusi pupuk dan input-input pertanian lainnya.

3.      Penyebab Lemahnya NTP

Perubahan NTP disebabkan oleh perubahnan IT dan/atau IB. Penyebab lemahnya NTP dapat dilakukan dengan menganalisis faktor-faktor penyebab rendahnya IT dan faktor-faktor penyebab tingginya IB.

Dari sisi IT jelas beras berbeda dalam pola persaingan. Karena beas merupakan makan poko masyarakat Indonesia yang artinya selalu ada permintaan dalam jumlah yang besar, maka semua petani berusaha untuk menanam padi atau memproduksi beras saja. Hal ini membuat harga beras di pasar domestik cenderung menurun hingga (pada titik ekuilibirium jangka panjang) sama dengan biaya marjinal, artinya bahwa IT akan sama dengan IB dan berarti keuntungan petani nol.

Dari sisi IB faktor utama adalah harga pupuk yang bagi banyak petani padi terlalu mahal. Hal ini tidak terlallu di sebabkan oleh volume produksi atau suplai pupuk (termasuk pupuk impor) di dalam negeri yang terbatas tetapi oleh adanya distorsi di dalam sistem pendistribusiannya.

 

 

 

KETERKAITAN PRODUKSI ANTARA SEKTOR PERTANIAN DENGAN SEKTOR-SEKTOR EKONOMI LAINNYA

 

Salah satu penyebab krisisekonomi di Indonesia tahun 1997 adalah karena industrialiasasi selama Orde Baru yang tidak berbasis pada pertanian.

Sudah banyak pembahasan teoritis mengenai keterkaitan sektor pertanian dengan sektor-sektor ekonomi lainnya yang membuktikan betapa pentingnya sektor pertanian bagi perkembangan dan pertumbuhan output di sektor industri. Keterkaitan antara dua sektor tersebut didominasi oleh efek keterkaitan pendapatan disusul kemudian oleh efekketerkaitan produksi sedikit bukti mengenai keterkaitan investasi.

Bedasarkan data dari bank dunia mengenai petumbuhan output di dua sektor tersebut di sejumlah negara Asia untuk periode 1980-1995, Tambunan (2001) menunjukan adanya suatu korelasi positif (tren positif) antara pertumbuhan output di sektor pertanian dengan di sektor industri manufaktur.

Gambar 1.2

Korelasi Antara Pertumbuhan Output Pertanian

Dan Output Industri: 1980-1995 ( Persen Per Tahun)

		Korea Selatan
				Thailand	Cina
				Vietnam	Taiwan
		India	Indonesia	Pakistan
	Sri Lanka	Bangladesh
Myanmar
	Filipina

0                      1                      2                      3                      4                      5                          6

Pertanian tepat di katakan sebagai sektor andalan bagi perekonomian nasional yang berarti juga sebagai motor utama penggerak sektor industri. Konsep dasarnya adalah sebagaimana yang dapat di kutip dari Simatupang dan Syafa’at (2000, hal 9) “Sektor andalam perekonomian adalah sektor yang memiliki ketangguhan dan kemampuan tinggi. Sektor andalan merupakan tulang punggung (backbone) dan mesin penggerak perekonomian (engine of growth), sehingga dapat pula di sebut sebagai sektor kunci atau sektor pemimpin (leading sector) perekonomian nasional.

Industri manufaktur bisa memainkan suatu peran yang penting untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan sektor pertanian sesuai keunggulan komparatifnya contoh industri agro seperti industri makanan dan minuman.

Pentingnya industri agro dalam perekonomian Indonesia dapat dilihat dari sejumlah indikator diantaranya adalah rendahnya kandungan impornya dann ini menunjukan kuatnya keterkaitan produksi agro an pertanian.

Keterkaitan produksi terdiri dari keterkaitan produksi kedepan (KPD)  dan keterkaitan produksi ke belakang (KPB). Selain KPD sektor pertanian juga punya KPB dengan sektor industri : output dari sektor terakhir merupakan input bagi sektor pertama. Bila keterkaitan total (KPD+KPB) dari sektor pertanian paling besar diantara sektor-sektor ekonomi lainnya maka pertanian memiliki potensi sebagai sektor pemimpin dalam perekonomian nasional.

Annex

Estimasi Koefisien-koefisien Pengganda Output , KPB dan KPD

A. Latar Belakang

BPS mulai menerbitkan tabel I-O Indonesia pertama kali tahun 1971. Kerangka dasar yang digunakan pada setiap tabel I-O di usahakan untuk konsistensi satu sama lain. Karena jenis dan mutu data yang di pakai sebagai bahan penyusunan tabel I-O berkembang pada prakteknya mengalami berbagai pengembangan dan penyempurnaan khusunya dalam hal klasifikasi metode penyusunan dan cara penyajiannya.

B. Kerangka Dasar Tabel I-O Indonesia

Secara umum matrik dalam tabel I-O dapat di kelompokan menjadi tiga kauadran (submatriks) :

i.            Kuadran I adalah transaksi antara (barang dan jasa) antarsektor dalam proses produksi. Kuadran ini menunjukan keterkaitan produksi (KPB dan KPD) antarsektor ekonomi dalam melakukan proses produksinya.

ii.            Isian sel-sel pada kuadran II ada 2 jenis (a) transaksi permintaan akhir (b) komponen penyediaan pada masing-masing sektor produksi .

iii. Isian kuadran III terdiri dari sel-sel NT bruto atau input primer. Isian sepanjang baris pada kuadran III  menunjukan distribusi penciptaan masing-masing komponen NT bruto menurut sektor.

C. Koefisien Input

Relasi antara input dengan output di sebut koefisien input (a_ij):

a_ij= x_ij/ X_j

dan relasi antara input primer dengan output disebut koefisien input primer (v_ij)

v_ij= V_ij/ X_j

dimana a_ij + V_ij = 1

D. Matriks Kebalikan

Matriks kebalikan yang di turunkan dari suatu tabel I-O merupakan bilangan-bilangan pengganda (multiplier) yang dipakai untuk menghitung dampak dari suatu perubahan dari suatu variabel makro terhadap variabel makro lainnya. Matrik kebalikan di hitung dari kefisien input antara (A) dan erupakan bilangan pangganda antarsektor yang saling mempengaruhi secara beruntun dalam proses produksi

E. Keterkaitan Antarsektor

Dampak dari peningkatan kapasitas produksi disuatu sektor diantaranya:

a)      Dampak terhadap permintaan barang dan jasa yang di perlukan sebagai input

b)      Dampak terhadap penyediaan barang dan jasa hasil produksi yang di manfaatkan sebagai input oleh sektor lain

E.1  Daya Penyebaran

E.2  Derajat Kepekaan

 

Sumber:

• Tambunan, Tulus TH, Perekonomian Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996
• http://id.m.wikipedia.org/wiki/pertanian

 

 

kemiskinan dan kesenjangan pendapatan (23210895)

PENDAHULUAN

Di Negara Indonesia sendiri kemiskinan dan kesenjangan pendapatan warga negaranya terlihat perbedaan yang sangat mencolok antar warga negaranya. Hal ini semakin terlihat dengan status kemiskinan di indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kemiskinan dan kesenjangan pendapatan menimbulkan berbagai perilaku negatif warga negaranya.

Ketimpangan yang besar dalam distribusi pendapatan (yang dimaksudkan dengan kesenjangan ekonomi) dan tingkat kemiskinan (presentase dari jumlah populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan) merupakan dua masalah besar di banyak LDCs, tidak terkecuali di Indonesia. Di katakan besar, karena jika dua masalah ini berlarut-larut atau di biarkan akan semakin parah dampak yang akan terjadi. Pada akhirnya akan menimbulkan kosekuensi politik dan sosial yang sangat serius.

Kejadian tragedi tahun 1998, menjadi suatu kejadian pemerintahan bisa jatuh karena amukan rakyat miskin yang sudah tidak tahan lagi menghadapi kemiskinannya yang menjadi suatu pertanyaan (hipotesis) hingga sekarang: andaikan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia rata satu sama lain, pasti tragedi tahun 1998 tidak akan terjadi.

Di Indonesia, pada awal pemerintahan Orde Baru para pembuat kebijaksanaan dan perencanaan pembangunan ekonomi di Jakarta masih sangat percaya bahwa proses pembangunan ekonomi yang pada awalnya terpusatkan hanya di jawa dan hanya di sektor-sektor tertentu saja, pada akhirnya akan menghasilkan apa yang di maksud dengan trickle down effects.

 

PERMASALAHAN POKOK

Pada awal periode Orde Baru hingga akhir tahun 1970-an, strategi pembangunan ekonomi yang di anut oleh pemerintahan soeharto lebih berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Dalam mencpai tujuan kesejahteraan masyarakat Indonesia dimulai dengan memulai pusat pembangunan ekonomi nasional yang dimulai di daerah pulau jawa dengan alasan bahwa fasilitas-fasilitas yang di butuhkan ada di pulau jawa  seperti pelabuhan, jalan raya, dan kereta api, telekomunikasi, kompleks industri, gedung-gedung pemerintah/administrasi  negara, kantor-kantor perbankan, dan lain sebagainya. Pembangunan pada saat itu juga hanya terpusatkan di sektor-sektor tertentu saja yang secara potensial memiliki kemampuan besar untuk menghasilkan NTB yang tinggi.

Namun sejarah menunjukan bahwa setelah 30 tahun lebih sejak Pembangunan Lima Tahun (PELITA) yang pertama dibuat tahun 1968. Pada tahun 1970-an dan awal 1980-an harga minyak bumi melonjak tinggi di pasar dunia sehingga Orde Baru mampu membangun dan mengendalikan inflasi serta membuat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Akibat dari strategi tersebut dapat di lihat pada tahun 1980-an hingga krisis ekonomi terjadi pada tahun 1977, Indonesia memang menikmati laju pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun yang tinggi, tetapi tingkat kesenjangan dalam pembagian Pendapatan Nasional (PN) juga semakin besar dan jumlah orang miskin tetap banyak, bahkan meningkat tajam sejak krisis ekonomi.

Sejak PELITA III strategi pembangunan mulai di ubah: tidak lagi terfokus pda pertumbuhan ekonomi, tetapi peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama dari pembangunan. Sejak itu perhatian mulai diberikan pada usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya lewat pengembangan industri-industri padat karya, pembangunan perdesaan, dan modernisasi sektor pertanian. Hingga menjelang terjadinya krisis ekonomi, sudah banyak di laksanakan program-program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan antara kelompok miskin dan kelompok kaya di tanah air. Program-program tersebut diantara lain:

a)      Inpres Desa Tertinggal ( IDT ),

b)      Pengembangan industri kecil dan rumah tangga (khususnya daerah tertinggal),

c)      Transmigrasi,

d)     Pelatihan/pendidikan,

e)      Dan masih banyaknya lagi.

Sayangnya, krisis ekonomi tiba-tiba muncul diawali oleh krisis nilai tukar rupiah pada pertengahan kedua tahun 1997, dan sebagai salah satu akibat langsungnya jumlah orang miskin dan gap dalam distribusi pendapatan di tanah air membesar bahkan menjadi jauh lebih buruk di bandingkan dengan kondisinya sebelum krisis.

 

KEMISKINAN

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat di sebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komporatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evulatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

Kemiskinan di pahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:

• Gambaran kekurangan materi

Biasanya mencakup kebutuhan pengan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini di pahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.

• Gambaran tentang kebutuhan sosial

Termasuk keterkucilan sosial, keterganungan, dan ketidakmampuan untuk berpatisipasi dalam masyarakat.hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya di bedakan dari kemiskinan karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral dan tidak di batasi pada bidang ekonomi.

• Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai

Makna “memadai” disini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.

Kemiskinan bisa di kelompokan dalam dua kategori, yaitu:

1)      Kemiskinan Absolut

Mengacu pada satu set standart yang konsisten tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat/ negara. Sebuah contoh dari pengukuran absolut adalah persentase dari populasi yang makan di bawah jumlah yang cukup menopang kebutuhan tubuh manusia (kira-kira 2000-2500 kalori per hari untuk laki-laki dewasa).

Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan absolut sebagai hidup dengan pendapatan di bawah USD $1/hari dan kemiskinan menengah untuk pendapatan di bawah $2/hari dengan batasan ini maka di pekirakan pada tahun 2011, satu miliar orang didunia mengkomsumsi kurang dari dari $1/hari dan 2,7 miliar orang di dunia mengkomsumsi kurang dari $2/hari. Proporsi penduduk negara berkembang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem telah turun dari 28% pada 1990 menjadi 21% pada 2011. Melihat pada periode 1981-2001, prosentase penduduk dunia yang hidup dibawah garis kemiskinan $1/hari telah berkurang separuh. Tetapi, nilai dari $1/hari juga mengalami penurunan dalam kurun waktu tersebut.

Meskipun kemiskinan yang paling parah terdapat di dunia berkembang, ada bukti tentang kehadiran kemiskinan di setiap region. Di negara-negara maju, kondisi ini menghadirkan kaum tuna wisma yang berkelana kesana kemari dan daerah pinggirankota dan ghetto yang miskin.

2)      Kemiskinan Relatif

>>Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan banyak di hubungkan dengan:

• Penyebab individual atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin.
• Penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga.
• Penyebab sub-budaya (subcultural), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari di pelajari atau di jalankan dalam lingkungan sekitar.
• Penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi.

 

HUBUNGAN ANTARA PERTUMBUHAN DAN KEMISKINAN

Pada tahap awal dari proses pembangunan, tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir dari pembangunan, jumlah orang-orang miskin berangsur-angsur berkurang. Banyak faktor-faktor lain selain pertumbuhan pendapatan yang juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di suatu wilayah/negara, seperti derajat pendidikan tenaga kerja dan struktur ekonomi.

Dalam persamaan relasi antara pertumbuhan output agregat dan kemiskinan, elastisitas dari ketidak merataan dalam distribusi pendapatan terhadap pertumbuhan pendapatan adalah suatu komponen kunci dari perbedaan antara efek bruto(ketimpangan konstan) dan efek neto (ada efek dari perubahan ketimpangan) dari pertumbuhan pendapatan terhadap kemiskianan. Dalam kata lain,kemiskinan tidaka hanya berkorelasi dengan pertumbuhan output agregat atau PDB atau PN, tetapi juga denagn pertumbuhan output di sektor-sektor ekonomi secara individu.

INDIKATOR KESENJANGAN DAN KEMISKINAN

Ada sejumlah cara untuk mengukur tingkat kesenjangan dalam distribusi pendapatan yang dapat dibagi ke dalam dua kelompok pendekatan, yakni axiomatic dan stochastic dominance . yang sering digunakan di dalam literatur adalahdari kelompok pendekatan pertama dengan tiga alat ukur, yakni the Generalized Entropy (GE) , ukuran Atkinson dan koefisien Gini. Rumus GE dapat diuraikan sebagai berikut:

 

n

GE (α) = (α²-α)│(1/n Σ (y_i / Ŷ)^α-1│

i=1

Mengukur ketimpangan atkison sebagai berikut:

n A=1-│(1 / n) Σ (yi / Ŷ)1-Є│1/(1-Є) i=1

 

Alat ukur ketiga dari pendekatan aksioma selalu di gunakan di dalam setiap studi-studi empiris mengenai kesenjangan dalam pembagian pendapatan adalah koefisien atau rasio Gin, yang diuraikan sebagai berikut:

 

n     n

Gini = ( 1/2n²– Ŷ ) Σ     Σ │y_i-y_i│

i=1  i=1

 

DISTRIBUSI PENDAPATAN

Studi-studi mengenai distribusi pendapatan di Indonesia pada umumnya menggunakan data BPS mengenai pengeluaran konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

Demikian pula pengertian pendapatan yang artinya pembayaran yang di dapat karena bekerja atau menjual jasa tidak sama dengan pengertian kekayaan. Kekayaan seseorang bisa jauh lebih besar dari pada pendapatannya.

Boleh dikatakan bahwa baru sejak akhir 1970-an pemerintah Indonesia ulai memperlihatkan kesungguhan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejak saat itu aspek pemerataan dalam trilogi pembangunan semakin di tekankan dan ini diidentifikasikan dalam delapan jalur pemerataan, sudah banyak program-program dari pemerintah pusat hingga saat ini mencerminkan upaya tersebut seperti:

a)      Program serta kebijakan yang mendukung pembangunan industri kecil

b)      Rumah tangga dan koperasi

c)      IDT

d)     Program keluarga sejahtera

e)      Program keluarga berencana (kb)

f)       Program makanan tambahan bagi anak sekolah dasar

g)      Program transmigrasi

h)      Peningkatan UMR atau provinsi (UMP)

i)        Jaringan pengamana sosial yang di sponsori bank dunia

Secara teoritis perubahan pola distribusi pendapatan di perdesaan di sebabkan oleh faktor-faktor berikut:

1.      Akibat arus penduduk/L dari perdesaan ke perkotaaan yang selama Orde Baru berlansung sangat pesat.

2.      Struktur pasar dan besarnya distoris yang berbeda di perdesaan dengan perkotaan.

3.      Dampak positif dari proses pembanguan ekonomi nasional diantaranya:

a.       Semakin banyaknya kegiatan-kegiatan ekonomi di perdesaan di luar sektor pertanian seperti industri manufaktur.

b.      Tingkat produktivitas dan pendapatan (dalam nilai riil) L di sektor pertanian meningkat.

c.       Potensi SDA ( sumber daya alam) yang ada di perdesaan semakin baik karena di manfaatkan oleh penduduk desa (pemakain semakin optimal)

 

Tingkat kesenjangan distribusi pendapatan diIndonesia dapat juga di ukur dengan metode Bank Dunia, yakni membagi jumlah populasi ke dalam tiga kelompok yakni:

• 40%  berpedapatan rendah
• 40%  berpendapatan menengah
• 20 %  berpendapatan tinggi

 

Kelompok pertama adalah bagian dari populasi terkaya sedangkan kelompok ke tiga adalah bagian dari populasi termiskin dan kelompok kedua sering di sebut/ dikatakan sebagai masyarakat kelas menengah.

 

Di Indonesia kemiskinan merupakan salah satu masalah besar. Terutama melihat kenyataan bahwa laju penguranag jumlah orang miskin di tanah air bedasarkan garis kemiskinan yang berlaku jauh lebih lambat dibandingkan laju perekonomian pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu sejak PELITA I hingga 1997( sebelum krisi ekonomi).

 

KEBIJAKAN ANTI KEMISKINAN

Intervensi jangka pendek adalah pembangunan sektor pertanisan, usaha kecil, dan ekonomi perdesaan . akibat  ketimpangan ini, terjadilah migrasi dan urbanisasiyang sebenarnya adalah perpindahan sebagian dari kemiskinan di perdesaan ke perkotaan.

Intervensi lainnya yang bisa di masukkan dalam kategori intervensi jangka pendek adalah manajemen lingkungan dan SDA. Sedangkan interveni jangka menengah dan panjang yang penting adalah sebagai berikut:

1.      Pembangunan / penguatan sektor swasta

2.      Kerjasama regional

3.      Manajemen pengeluaran pemerintah (APBN) dan administrasi

4.      Desentralisasi

5.      Pendidikan dan kesehatan

6.      Penyediaan air bersih dan pembangunan perkotaan

7.      Pembagian tanah pertanian yang merata

 

Kebijakan antikemiskinan di Indonesia terefleksi dari besarnya pengeluaran dalam APBN untuk membiayai program-program pemberantasan kemiskinan di tanah air.

 

 

Hubungan Antara Kelembagaan, Kebijakan,

Pertumbuhan Ekonomi, dan Penurunan Kemiskinan

 

Kebijakan

Pertumbuhan Pro kemiskinan

 

 

 

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan kemiskian

 

 

 

Kelembagaan

 

Pertumbuhan pemerataan

 

 

 

 

Saya juga melampirkan dalam blog saya tentang kesenjangan pendapatan saya ambil dari salah satu media berita Indonesia

Kesenjangan Pendapatan jadi Ancaman Global

Umum / Senin, 7 Februari 2011 02:38 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Peningkatan kesenjangan pendapatan antarpenduduk di suatu negara dan antarnegara perlu diwaspadai sebagai salah satu risiko serius dalam perekonomian global dekade mendatang.

Kondisi ini semakin diperuncing oleh perebutan dan gejolak harga tiga sumber daya strategis, yakni pangan, energi, dan air.

Demikian salah satu kesimpulan yang disarikan dari ringkasan eksekutif hasil pertemuan Forum Ekonomi Dunia (WEF) 2011 yang diterima Media Indonesia, Ahad (6/2).

Peringatan ini merupakan hasil laporan yang teridentifikasi melalui Survei Risiko Global 2011.

“Pertumbuhan negara-negara ekonomi unggul baru memang mulai menyeimbangkan kekuatan perekonomian. Namun demikian, disparitas ekonomi di antarnegara terus melebar,” demikian laporan itu.

Menurut laporan itu, globalisasi di abad ke-21 telah membentuk wajah baru perekonomian dunia yang lebih berhubungan dan tergantung serta tumbuh berkelanjutan.

Namun, disparitas menunjukkan tren semakin melebar karena globalisasi belum dinikmati secara merata. Kaum minoritas dan marginal belum dapat menikmati kue keuntungan secara adil.

Survei itu juga mengingatkan bagaimana isu-isu disparitas ekonomi dan konsentrasi modal, baik pada tingkat domestik dan internasional, perlu disikapi lebih serius saat ini.

Sebab, secara politis, dunia kini mulai diwarnai tanda-tanda perpecahan horisontal bersamaan dengan bangkitnya rasa nasionalisme. Ini turut dipicu perbedaan pendapat di antarnegara mengenai metode kebijakan ekonomi yang inklusif bagi negaranya.

Untuk memenuhi tantangan global ini, peningkatan kualitas tatakelola pemerintahan global jadi faktor krusial untuk menekan potensi konflik yang tercipta.

Sumber:

• Tambunan, Tulus TH, Perekonomian Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996
• http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan
• http://www.metrotvnews.com/read/news/2011/02/07/41830/Kesenjangan-Pendapatan-jadi-Ancaman-Global/

 

 

 

Neraca Pembayaran (pendapatan perkapita,PDB,PNB) (23210895)

PERTEMUAN MINGGU KE 2

PENDAHULUAN

Salah satu indikator telah terjadinya alokasi yang efisien secara makro adalah nilai output nasional yang di hasilkan sebuah perekonomian pada suatu periode tertentu. Sebab, besarnya output nasional dapat menunjukan beberapa hal penting dalam sebuah perekonomian.

Lembaga-lembaga keuangan Internasional seperti IMF, Bank dunia, dan negara-negara donor juga menggunakan neraca pembayaran sebagai salah satu indikator dalam mempertimbangkan pemberian bantuan keuangan kepada suatu negara.

NERACA PEMBAYARAN

Neraca Pembayaran ( Balance of Payment disingkat BOP )  adalah catatan statistik (ringkas) tentang transaksi ekonomi internasional yang di lakukan oleh penduduk suatu negara (perekonomian) dengan penduduk negara  (perekonomian) lainnya. Neraca Pembayaran (BOP)  adalah laporan rugi laba ( income statement ) yang merupakan ringkasaan arus keluar masuk barang, jasa dan aset-aset dalam suatu perekonomian selama kurun waktu (periode) tertentu. Umumnya periode laporan BOP adalah salah satu tahun walaupun laporan-laporan statistik ekonomi dewasa ini umumnya memberikan data BOP periode triwulanan.

BOP sangat berguna karena menunjukan struktur dan komposisi transaksi ekonomi dan posisi keuangan internasional dari suatu negara. BOP juga merupakan salah satu indikator fundamental ekonomi dari suatu negara di samping variabel-variabel ekonomi makro lainnya, seperti laju pertumbuhan PDB, tingkat pendapatan per kapita, inflansi, suku bunga, dan nilai tukar mata uang domestik.

Bagian paling penting dari neraca pembayaran ( BOP ) adalah neraca lancar (current account) dan neraca modal (capital  account). Bagian lainnya yang memberikan tambahan penjelasan tentang dinamika neraca lancar dan neraca modal adalah neraca penyeimbang (settlement account) dan selisih perhitungan (statistical discrepancy).

 

 

 

1)      Neraca lancar (current account)

Adalah bagian BOP yang memberi gambaran ringkas tentang transaksi barang dan jasa yang di produksi selama periode setahun atau kurang. Dapat juga di katakan neraca lancar adalah bagian BOP yang memberi gambaran ringkas tentang pembayaran-pembayaran jangka pendek.

Neraca lancar dapat di bedakan menjadi tiga bagian pokok, yaitu neraca perdagangan ( balance of trade ), neraca jasa ( service ), dan neraca nonbalas jasa ( transfer payment ).

Surplus atau defisit neraca lancar adalah penggabungan surplus atau defisit neraca perdagangan dengan neraca jasa dan nonbalas jasa.

 

2)      Neraca modal (capital  account)

 

Adalah bagian dari BOP yang mencatat pembelian dan penjualan aset-aset finansial seperti surat-surat berharga, deposito perbankan dan juga investasi langsung. Ringkasnya, neraca modal mencatat arus masuk modal ( capital inflow ) dan arus modal keluar ( capital outflow ) selama periode tertentu. Sehingga dapat juga dikatakan bahwa neraca modal mencatat aus pembayaran dan penerimaan jangka panjang.

Neraca modal di bedakan menjadi neraca modal pemerintah ( offical capital ) yang mencatat arus keluar masuk modal di sektor pemerintah dan neraca modal swasta ( private capital ) yang mencatat arus keluar masuk modal sektor swasta ( dunia usaha ).

3)      Neraca penyeimbang (settlement account)

 

Adalah sama dengan nol. Maksudnya, hasil penjumlahan antara surplus dan atau defisit neraca lancar (current account ) dengan surplus dan atau defisit neraca modal (capital  account) adalah sama dengan nol.

4)      Selisih perhitungan (statistical discrepancy)

 

Salah satu faktor lain yang menyebabkan saldo BOP tidak sama dengan ketidaklengkapan informasi (imperfect information) dan atau adanya transaksi-transaksi yang tidak tercatat (unrecorded transaction). Dalam BOP, transaksi-transaksi yang tak tercatat ini di masukkan ke dala bagian selisih perhitungan (statistical discrepancy). Istilah dalam bahsa Inggris  yang juga digunakan untuk selisih perhitungan adalah error and omission.

>>>> Neraca Pembayaran Indonesia

Tabel 1.1

Neraca Pembayaran Indonesia,1996

( dalam US$ juta )

A.    Neraca Lancar (Current Account) 1.      Neraca Perdagangan ( Ballance of Trade ) -Ekspor ( Exports, fob ) -Import ( Imports, fob ) 2.      Neraca Jasa, Neto ( Service, net ) B.     Neraca Modal (Capital  Account) 1.      Sektor Pemerintah, Neto ( Offical Capital, net ) -Penerimaan ( Inflow ) -Penggunaan ( Amortization ) 2.      Sektor Swasta Neto ( Private Capital, net ) -Investasi Asing Langsung ( Foreign Direct Investment ) -Lain-lain ( others ) C.     Neraca Lancar + Neraca Modal ( Total A+B ) D.    Selisih Perhitungan ( Error and Omission ) E.     Lalu Lintas Moneter ( Monetary Movement )

8.804 5.129 50.493 -45.364 -13.933 11.492 584 5.631 6.215 12.076 6.194 5.882 2.688 1.763 4.451

 

a)      Neraca lancar (current account)

Di tahun 1996 Indonesia menikmati surplus perdagangan sebesar US$ 5.129 juta. Namun karena defisit neraca jasa yang sangat besar (US$ 13.933 juta), Indonesia mengalami defisit neraca lancar sebesar US$ 8.804 juta.

b)      Neraca modal (capital  account)

Penyebab surplus neraca modal adalah surplus pada aliran modal sektor swasta sebesar US$ 12.076 juta.

 

 

c)      Selisih perhitungan (statistical discrepancy)

Defisit neraca lancar sebesar US$ 8.804 juta dan surplus neraca modal sebesar US$ 11,492 juta menyebabkan surplus neraca pembayaran sebesar US$ 2.688 juta.

d)     Neraca penyeimbang (settlement account)

Upaya yang di lakukan pemerintah Indonesia dalam menetralisir surplus BOP 1996 terlihat dalam neraca penyeimbang yang dalam BOP Indonesia di beri nama lalu lintas moneter (monetary movement).

Transaksi dalam neraca pembayaran dapat dibedakan dalam dua macam transaksi.

1. Transaksi debit, yaitu transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang (devisa) dari dalam negeri ke luar negeri. Transaksi ini disebut transaksi negatif (-), yaitu transaksi yang menyebabkan berkurangnya posisi cadangan devisa.
2. Transaksi kredit adalah transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang (devisa) dari luar negeri ke dalam negeri. Transaksi ini disebut juga transaksi positif (+), yaitu transaksi yang menyebabkan bertambahnya posisi cadangan devisa negara.

 

 

 

PENDAPATAN PER KAPITA

Pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu masa tertentu disebut dengan pendapatan per kapita. Nilainya diperoleh dengan membagi nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Nasional Bruto suatu tertentu dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut. Pendapatan per kapita dapat di hitung dengan formila berikut:

a.       PDB Per Kapita =          ­­­­­­­­­______­­PDB______

Jumlah penduduk

b.      PNB Per Kapita=          _____PNB_______

Jumlah Penduduk

Tingkat pendapatan per kapita dapat menceminkan daya beli. Makin tinggi tingkat pendapatan, daya beli makin kuat, sehingga permintaan suatu barang meningkat.

Banyak informasi perlu digunakan untuk secara lengkap menunujukan taraf kemakmuran dan taraf hidup yang di capai oleh masyarakat sesuatu negara. Presentasi penduduk memiliki kendaraan, tingkat pendapatan mereka dan pemilikan harta-harta lain merupakan petunjuk penting dalam melihat taraf kemakmuran yang di capai. Faktor-faktor penentu kemakmuran diantaranya :

i.             Fasilitas dalam mendapat pasokan listrik dan air minum yang bersih.

ii.            Fasilitas pendidikan yang di peroleh dan taraf pendidikan yang di capai.

iii.            Fasilitas perobatan yang memadai dan taraf kesehatan.

iv.            Tersedianya pekerjaan yang cukup.

PENDAPATAN NASIONAL

Produk nasional atau pendapatan nasional adalah istilah yang menerangkan tentang nilai barang-barang dan jasa-jasa yang di produksikan sesuatu negara dalam tahun tertentu. Dalam konsep yang lebih spesifik pengertian produk nasional atau pendapatan nasional di atas  di bedakan kepada dua pengertian: Produk Domestik Bruto ( PDB ) dan Produk Nasional Bruto ( PNB ).

Produk Nasional yang di wujudkan oleh faktor-faktor produksi milik negara suatu negara dinamakan  Produk Nasional Bruto ( PNB ) sedangkan Produk Domestik Bruto (PDB) adalah produk nasional yang di wujudkan oleh faktor-faktor produksi didalam negeri ( milik warga negara dan orang asing ) dalam suatu negara. Arti dari pengertian PDB dan PNB dapat di simpulkan bahwa kedua-dua konsep tersebut pada hakikatnya merupakan ukuran mengenai besarnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa dalam satu tahun tertentu.

PRODUK DOMESTIK BRUTO ( GROSS DOMESTIK PRODUCT )

Istilah yang paling sering dipakai untuk pendapatan nasional adalah Pendapatan Domestik Produk ( PDB ) atau Gross Domestik Product ( GDP ). Istilah tersebut merujuk pada pengertian:

“ nilai barang dan jasa akhir berdasarkan harga pasar, yang diproduksi oleh  sebuah perekonomian dalam satu periode ( kurun waktu ) dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang berada ( berlokasi ) dalam perekonomian tersebut”.

“ the total market value of all final goods and services produced within a given period, by factors of production located within a country”. ( Case & Fair 1996 )

Produk Domestik Bruto ( PDB ) menghitung hasil produksi suatu perekonomian tanpa memperhatikn siapa pemilik faktor produksi tersebut. Semua faktor produksi yang berlokasi dalam perekonomian tersebut output-nya di perhitungkan dalam PDB. Akibatnya, PDB kurang  memberikan gambaran tentang berapa sebenarnya output yang di hasilkan oleh faktor-faktor produksi milik perekonomian Indonesia.

Produk Domestik Bruto ( PDB ) dapat di artiakan sebagai nilai barang-barang dan jasa-jasa yang di produksikan di dalam negara tersebut dalam satu tahun tertentu. Sedangkan Produk Domestik Bruto ( PDB ) dalam istilah inggrisnya Gross Domestic Product ( GDP ), adalah nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksikan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara tersebut dan warga asing.

Tabel 1.2

Produk Domestik Bruto Indonesia Tahun 1996

( Harga Berlaku ) Menurut Pengeluaran

( Dalam Miliar Rupiah )

Konsumsi Rumah Tangga ( Private Consumption ) Konsumsi Pemerintah ( Goverment Consumption ) Pembantukan Modal Tetap Domestik Bruto ( Gross Capital Formation ) Ekspor Barang dan Jasa ( Export of Goods & Services ) Impor Barang dan Jasan ( Import of Goods & Services )	308.469 40.695 172.777 138.675 -131.660
Total PDB ( GDP )	528.956

 

Catatan : Ekspor Bersih ( Net Export ) = ekspor – Impor = 7.015. angka positif menunjukan ekspor barang dan jasa tahun 1996 lebih besar Rp. 7.015 miliar daripada impor barang dan jasa.

Sumber :

1)      International Financial Statistic ( IMF ),1997.

2)      Badan Pusat Statistik.

 

PDB dapat dihitung dengan memakai dua pendekatan, yaitu pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Rumus umum untuk PDB dengan pendekatan pengeluaran adalah:

PDB = konsumsi + investasi + pengeluaran pemerintah + ekspor – impor

 

Di mana konsumsi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, investasi oleh sektor usaha, pengeluaran pemerintah oleh pemerintah, dan ekspor dan impor melibatkan sektor luar negeri.

 

Sementara pendekatan pendapatan menghitung pendapatan yang diterima faktor produksi:

PDB = sewa + upah + bunga + laba

Di mana sewa adalah pendapatan pemilik faktor produksi tetap seperti tanah, upah untuk tenaga kerja, bunga untuk pemilik modal, dan laba untuk pengusaha.

Secara teori, PDB dengan pendekatan pengeluaran dan pendapatan harus menghasilkan angka yang sama. Namun karena dalam praktek menghitung PDB dengan pendekatan pendapatan sulit dilakukan, maka yang sering digunakan adalah dengan pendekatan pengeluaran.

 

 

PRODUK NASIONAL BRUTO ( GROSS NATIONAL PRODUCT )

Nilai produksi yang di hasilkan oleh faktor-faktor produksi milik perekonomian di sebut sebagai Produk Nasional Bruto. Dalam menghitung Pendapatan Nasional Bruto, nilai barang dan jasa yang di  hitung dalam pendapatan nasional hanyalah barang dan jasa yang di produksikan oleh faktor-faktor produksi yang di miliki oleh warga negara dari negara yang pendapatan nasionalnya di hitung.

Kelemahan perhitungan PDB dapat di koreksi dengan mengurangkan nilai produksi yang di hasilkan faktor produksi yang berasal dari luar perekonomian. Dengan memperhatikan perbedaan antara PDB dan PNB  dapat di rumuskan  seperti dinyatakan oleh persamaan dibawah ini:

 

 

PDB = PNB – PFN dari LN

Dimana PFN dari LN adalah pendapatan faktor neto dari luar negeri. PFN dari LN adalah pendapatan faktor-faktor produksi yang diterima dari luar negeri yang di kurangi dengan pendapatan faktor-faktor produksi yang di bayarkan ke luar negeri.

 

Sumber :

• Sukirno, Sadono, Makroekonomi, edisi ketiga. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006
• Tambunan, Tulus TH, Perekonomian Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996
• Rahardja, Pratama dan Mandala Manurung, Milroekonomi dan Makroekonomi, edisi ketiga. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Ekonomi, 2008.
• http://id.wikipedia.org/wiki/PDB
• http://id.wikipedia.org/wiki/Neraca_pembayaran

 

 

Kegunaan Internet Bagi Saya?? ( 23210895 )

Manfaat penggunaan Internet bagi saya pribadi sebagai media pencari informasi bukan hanya tugas namun saya dapat mengetahui informasi-informasi lain yang tidak kalah pentingnya, selain itu Internet juga menyediakan berbagai layanan yang selalu berkembang pesat.

Internet juga menyediakan salah satu jejaring sosial baik itu Friendster, Facebook, Twitter, Yahoo, KasKus, dan masih banyak lagi. Manfaat dari pada layanan jejaring sosial itu bagi saya untuk menambah pertemanan saya kepada teman-teman lama yang tak pernah berjumpa lagi bahkan saya juga mendapatkan teman baru dari jejaring sosial.

Internet benar-benar membuka mata saya bertapa dunia telah berkembang dengan sangat pesatnya. Saya menyadari manfaat internet saat ini sangat lah banyak. Namun saya juga harus tetaplah berhati-hati jika menggunakan beberapa layanan internet saat ini. Jika salah melangkah bisa-bisa saya terjerumus ke dalam hal yang tidak baik.

Sudah banyak kasus mengenai internet yang sangat negatif namun bagi saya selama saya tidak penasaran akan hal tersebut saya tidak akan terjerumus ke hal semacam itu.

 

 

 

BUKA MATA UNTUK HAL POSITIF TUTUP MATA UNTUK HAL NEGATIF

JAGA DIRI KARENA KEJAHATAN ADA DIMANA-MANA!!!!!!!!!

 

sejarah dan sistem perekonomian Indonesia (23210895)

PENDAHULUAN

Sebelum kita membahas sistem ekonomi Indonesia , sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah seperangkat unsur ekonomi yang terdiri dari subyek atau obyek yang secara teratur saling berkaitan dan membentuk suatu totalitas untuk mencapai tujuan yang di tetapkan.

Laju proses pembangunan ekonomi di suatu negara sangat di tentukan oleh faktor-faktor domestik seperti kondisi fisik dan sosial serta lokasi geografi, sumber daya alam yang di miliki dan sistem politik serta peranan pemerintah di dalam ekonomi.

Pengalaman Indonesia  sendiri menunjukan bahwa pada zaman pemerintahan orde lama, regim yang berkuasa menerapkan sistem ekonomi tertutup ( inward oriented )  dan lebih mengutamakan kegiatan militer dari pada kekuatan ekonomi serta kesatuan dan stabilitas nasional, ini semua menyebabkan ekonomi nasional pada masa itu mengalami stagnasi dan akibat selanjutnya dari proses pembangunan ekonomi di tanah air pada masa orde lama.

Untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dari waktu ke waktu, perlu ada suatu sistem yang menjadi acuan untuk bertindak. Salah satu acuan misalnya sistem ekonomi Indonesia adalah ahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara  dan yang menguasai hajat  hidup orang banyak di kuasai oleh negara.

Tentu harus kita sadari bahwa penggunaan sistem banyak di pengaruhi atau bahkan di tentukan oleh struktur masyarakat, ideologi yang di anut, dan faktor-faktor lainnya. Sistem ekonomi digunakan untuk menjalankan kegiatan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat. Di dalam sistem ekonomi terdapat pola atau cara mengatur kegiatan ekonomi seperti produksi, perdagangan, konsumsi, dan distribusi sebagai satu kesatuan yang teratur dan dinamis.

Sistem ekonomi Indonesia diatur dan di arahkan oleh pancasila, Undang- Undang Dasar 1945, khususnya pasal 33,  dan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Dengan demikian dapat di katakan bahwa sistem ekonomi Indonesia adalah pola atau cara mengatur kegiatan ekonomi Indonesia berdasarkan Pancasila, UUD, dan GBHN.

 

 

EKONOMI ORDE LAMA

Periode Orde Lama (1945 – 1966)

Setelah kemerdekaan ekonomi nasional boleh di katak mengalami stagflasi ( stagflasi adalah stagnasi produksi dengan tingkat inflansi yang tinggi ) yang di sebabkan beberapa faktor -faktor yang penting di antaranya:

• Akibat kependudukan jepang,
• Perang dunia II,
• Perang revolusi,
• Akibat manajemen ekonomi  makro yang sangat jelek

Akibat dari faktor-faktor  di atas ekonomi nasional mengalami tingkat kenaikan inflansi yang sangat tinggi hingga mencapai lebih dari 500 % menjelang akhir periode lama, defisit saldo neraca pembayaran dan keuangan pemerintah sangat besar dan kegiatan produksi sektor-sektor ekonomi termasuk pertanian dan industri praktis terhenti. Dari tahun 1949 sampai 1956 pemerintah Indonesia menerapkan sistem politik ke sistem ekonomi atau “demokrasi terpimpin” yaitu antara tahun 1957 sampai 1965 berbeda dengan periode sebelumnya, pada zaman demokrasi terpimpin kekuasaaan militer dan presiden soekarno sangat besar sedangkan pada periode demokrasi liberal kekuasaan ada di tangan sejumlah partai politik. Dua di antaranya adalah Partai Masyurni dan Partai Nasional Indonesia (PNI).

Selama periode 1949-1956, struktur ekonomi Indonesia masih peninggalan zaman kolonalisasi  sektor formal atau modern, seperti pertambangan, distribusi, transport, bank, dan pertanian komersil yang memiliki konstribusi lebih besar dari pada sektor informal atau tradisional terhadap output nasional yang di dominasi oleh perusahaan-perusahaan asing yang kebanyakan berorientasi ekspor komoditi primer.

Keaadan ekonomi Indonesia terutama setelah di lakukan nasionalisasi terhadap semua perusahaan-perusahaan asing di tanah air, termasuk perusahaan-perusahaan milik Belanda menjadi lebih buruk di bandingkan keadaan ekonomi semasa penjajahan Belanda  di tambah lagi dengan peningkatan laju inflansi yang sangat tinggi pada tahun 1950-an.

Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda dan asing lainnya yang di lakukan pada tahun 1957 dan 1958 adalah awal periode “ekonomi terpimpin “( guided economy ). Sistem politik dan ekonomi pada masa orde lama, khususnya setelah “ ekonomi terpimin “ di canangkan semakin dekat dengan haluan atau pemikiran sosialis atau komunis.

Hingga akhir tahun 1950-an, sumber utama penanaman modal asing di Indonesia berasal dari Belanda yang sebagian besar di gunakan untuk kegiatan ekspor, seperti perkebunan, pertambangan.

 

EKONOMI ORDE  BARU

Periode Orde Baru (1966 – 1998)

Prioritas yang dilakukan adalah pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Modal asing mulai masuk sehingga industrialisasi mulai dikerjakan dan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) yang pertama dibuat tahun 1968. Pada tahun 1970-an dan awal 1980-an harga minyak bumi melonjak tinggi di pasar dunia sehingga Orde Baru mampu membangun dan mengendalikan inflasi serta membuat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak membuat rakyatnya bebas dari kemiskinan dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang hanya dinikmati segelintir orang saja.  Dampak negatif kondisi ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru antara lain :

a.       Ketergantungan terhadap Minyak dan Gas Bumi (Migas)

Migas merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi anggaran belanja negara. Jadi harga Migas sangat berpengaruh bagi pendapatan negara sehingga turunnya harga minyak mengakibatkan menurunnya pendapatan negara.

b.      Ketergantungan terhadap Bantuan Luar Negeri

Akibat berkurangnya pendapatan dari Migas, pemerintah melakukan penjadualan kembali proyek – proyek pembangunan yang ada, terutama yang menggunakan valuta asing. Mengusahakan peningkatan ekspor komoditi non migas dan terakhir meminta peningkatan pinjaman luar negeri kepada negara – negara maju. Tahun 1983, Indonesia negara ketujuh terbesar dalam jumlah hutang dan tahun 1987 naik ke peringkat keempat. Ironisnya, di tahun 1986/87, sebanyak 81% hutang yang diperoleh untuk membayar hutang lama ditambah bunganya.

Akhir 1970-an, proses pembangunan di Indonesia mengalami “non market failure” sehingga banyak kerepotan dalam proses pembangunan, misalnya merebaknya kemiskinan dan meluasnya kesenjangan pendapatan, terutama disebabkan oleh “market failure”.

Mendekati pertengahan 1980-an, terjadi kegagalan pemerintah (lembaga non pasar) dalam menyesuaikan mekanisme kinerjanya terhadap dinamika pasar. Ekonomi Indonesia menghadapi tantangan berat akibat kemerosotan penerimaan devisa dari ekspor minyak bumi pada awal 1980-an. Kebijakan pembangunan Indonesia yang diambil dikenal dengan sebutan “structural adjustment” dimana ada 4 jenis kebijakan penyesuaian sebagai berikut :

1.      Program stabilisasi jangka pendek atau kebijakan manajemen permintaan dalam bentuk kebijakan fiskal, moneter dan nilai tukar mata uang dengan tujuan menurunkan tingkat permintaan agregat. Dalam hal ini pemerintah melakukan berbagai kebijakan mengurangi defisit APBN dengan memotong atau menghapus berbagai subsidi, menaikkan suku bunga uang (kebijakan uang ketat) demi mengendalikan inflasi, mempertahankan nilai tukar yang realistik (terutama melalui devaluasi September 1986).

2.      Kebijakan struktural demi peningkatan output melalui peningkatan efisiensi dan alokasi sumber daya dengan cara mengurangi distorsi akibat pengendalian harga, pajak, subsidi dan berbagai hambatan perdagangan, tarif maupun non tarif. Kebijakan “Paknov 1988” yang menghapus monopoli impor untuk beberapa produk baja dan bahan baku penting lain, telah mendorong mekanisme pasar berfungsi efektif pada saat itu.

3.      Kebijakan peningkatan kapasitas produktif ekonomi melalui penggalakan tabungan dan investasi. Perbaikan tabungan pemerintah melalui reformasi fiskal, meningkatkan tabungan masyarakat melalui reformasi sektor finansial dan menggalakkan investasi dengan cara memberi insentif dan melonggarkan pembatasan.

4.      Kebijakan menciptakan lingkungan legal dan institusional yang bisa mendorong agar mekanisme pasar beroperasi efektif termasuk jaminan hak milik dan berbagai tindakan pendukungnya seperti reformasi hukum dan peraturan, aturan main yang menjamin kompetisi bebas dan berbagai program yang memungkinkan lingkungan seperti itu.

 

Dampaknya cukup meyakinkan terhadap ekonomi makro, seperti investasi asing terus meningkat, sumber pendapatan bertambah dari perbaikan sistem pajak, produktivitas industri yang mendukung ekspor non-migas juga meningkat. Namun hutang Indonesia membengkak menjadi US$ 70,9 milyar (US$20 milyar adalah hutang komersial swasta) dan debt-service rationya sudah melewati 30%. Hutang inilah sebagai salah satu faktor penyebab Rezim Orde Baru runtuh akibat krisis moneter (penurunan nilai mata uang rupiah terhadap dolar Amerika dari 2.000-an menjadi 10.000-an per 1 US$).

Rezim Orde Baru membangun ekonomi hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pengendalian inflasi tanpa memperhatikan pondasi ekonomi yang memberikan dampak sebagai berikut:

• Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bangsa Indonesia, sebagai salah satu faktor produksi,  tidak disiapkan untuk mendukung proses industrialisasi.
• Barang – barang impor (berasal dari luar negeri) lebih banyak digunakan sebagai bahan baku dalam proses industri sehingga industri Indonesia sangat bergantung pada barang impor tersebut.
• Pembangunan tidak didistribusikan merata ke seluruh wilayah Indonesia dan ke seluruh rakyat Indonesia sehingga hanya sedikit elit politik dan birokrat serta pengusaha – pengusaha Cina yang dekat dengan kekuasaan saja yang menikmati hasil pembangunan.

 

EKONOMI REFORMASI

Periode Orde Reformasi (1998 – 2007)

Tahun 1998 adalah tahun terberat bagi pembangunan ekonomi di Indonesia sebagai akibat krisis moneter di ASIA yang dampaknya sangat terasa di Indonesia. Nilai rupiah yang semula 1 US$ senilai Rp. 2.000,- menjadi sekitar Rp. 10.000,- bahkan mencapai Rp. 12.000,- (5 kali lipat penurunan nilai rupiah terhadap dolar). Artinya, nilai Rp. 1.000.000,- sebelum tahun 1998 senilai dengan 500 US$ namun setelah tahun 1998 menjadi hanya 100 US$. Hutang Negara Indonesia yang jatuh tempo saat itu dan harus dibayar dalam bentuk dolar, membengkak menjadi lima kali lipatnya karena uang yang dimiliki berbentuk rupiah dan harus dibayar dalam bentuk dolar Amerika. Ditambah lagi dengan hutang swasta yang kemudian harus dibayar Negara Indonesia sebagai syarat untuk mendapat pinjaman dari International Monetary Fund (IMF). Tercatat hutang Indonesia membengkak menjadi US$ 70,9 milyar (US$20 milyar adalah hutang komersial swasta).

Pembangunan ekonomi periode Orde Reformasi (1998 – 2004) berjalan tak jelas arahnya. Masa tahun 1998 – 2004 adalah masa transisi dari Orde Baru ke Orde Reformasi yang  ditandai dengan silih bergantinya Presiden RI dalam waktu relatif singkat. Dari B.J. Habibie (21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999), Abdurrahman Wahid (20 Oktober 1999 – 23 Juli 2001) kemudian Megawati (23 Juli 2001 – 20 Oktober 2004). Pembangunan ekonominya berjalan terseok – terseok, disambut dengan gegap gempita euforia politik rakyat Indonesia yang selama masa Orde Baru dikekang kemudian menjadi bebas lepas di masa Orde Reformasi ini. Dalam masa ini, Indonesia masih mencari jati dirinya kembali dengan mencoba menerapkan demokrasi yang sesungguhnya yang ternyata sangat mahal biayanya. Praktis, dana pembangunan banyak teralokasikan untuk pembiayaan pesta demokrasi tersebut, mulai dari Pemilihan Presiden (PILPRES, periode 2004 – 2009) langsung oleh rakyat, hingga berbagai Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) .

Kondisi ekonomi Indonesia mulai membaik dan terkendali setelah dua tahun masa pemerintahan SBY. Sedikit demi sedikit dana subsidi MIGAS ditarik oleh pemerintah mulai dari Bensin, Solar kemudian Minyak Tanah yang selama ini membebani pemerintah. Pemerintah cenderung menyerahkan harga barang pada mekanisme pasar. Interaksi ekonomi domestiknya berwawasan internasional dan mengikuti sistem ekonomi internasional. Secara ekonomi memang menunjukkan kondisi membaik, namun rakyat Indonesia masih banyak yang miskin, pengangguran belum bisa diatasi pemerintah, nilai rupiah masih sekitar 9.000-an per 1 US$, kemampuan daya beli masyarakat Indonesia masih rendah, korupsi masih tinggi tercatat Indonesia termasuk dalam peringkat kelima negara terkorup di dunia (TEMPO, 20 Oktober 2004), dan sebagainya.

Landasan Ekonomi Indonesia

Ekonomi  Indonesia di letakkan pada 3 landasan, yaitu landasan idiil, landasan struktural, dan landasan operasional.

 

 

1)      Landasan idiil ( filosofis )

Pancasila adalah dasar negara Indonesia dan landasan idiil ekonomi Indonesia.  Sebagai landasan idiil, nilai-nilai atau pandangan hidup yang ada pada Pancasila menjadi landasan dasar perekonomian.

Menurut Mubyarto, jika sila-sila dari Pancasila di jabarkan ke dalam konsep ekonomi, maka akan memberi ciri-ciri seperti berikut:

• Roda perekonomian Indonesia di gerakan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral.
• Ada keinginan yang kuat dari masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial yang ada di Indonesia.
• Prioritas kebijakan ekonomi adalah pengembangan ekonomi nasional yang kuat dan tangguh.
• Koperasi adalah sokoguru perekonomian Indonesia.

2)    Landasan struktural

Landasan struktural ekonomi Indonesia adalah Undang-Undang Dasra 1945. Pasal 33 Undang-Undang Dasar  1945 beserta penjelasannya merupakan dasar demokrasi ekonomi Indonesia. Prinsip demokrasi ekonomi Indonesia menyatakan bahwa produksi di kerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan anggota masyarakat dan kepemilikannya juga oleh anggota masyarakat.

3)    Landasan operasional

Landasan operasional pembangunan ekonomi Indonesia adalah Garis-Garis Besar Haluan Negara ( GBHN ). Pada GBHN di berikan arah atau rambu-rambu dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi yang mengarah pada pencapaian  tujuan nasional secara bertahap. Sistem ekonomi nasional di susun untuk mewujudkan demokrasi ekonomi yang harus di jadikan dasar pelaksanaan pembangunan. Demokrasi ekonomi Indonesia memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

>>> Demokrasi ekonomi sebagai dasar pelaksanaan pembangunan memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

• Perekonomian di susun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
• Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak di kuasai oleh negara.
• Warga negara memiliki kebebasan memilih pekerjaan yang di kehendaki, serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
• Hak milik perorangan di akui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakyat.

>>>  Dalam Demokrasi ekonomi, harus di hindari ciri-ciri negatif sebagai berikut:

• Sistem persaingan bebas, yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain. Dalam sejarah Indonesia, persaingan bebas telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktural posisi Indonesia dalam ekonomi dunia.
• Sistem etastisme yang memberi kesempatan pada negara beserta aparatur ekonomi untuk  mendominasi kegiatan ekonomi serta mendesak  dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.
• Pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentu suatu monopoli yang merugikan masyarakat.

 

Setiap negara berusaha melakukan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Indonesia telah dan sedang melakukan pembangunan ekonomi. Salah satu ciri negara yang melakukan pembangunan ekonomi adalah adanya perubahan struktur ekonomi. Perubahan ini menyangkut perubahan-perubahan komposisi seperti produk nasional, kesempatan kerja, ketimpangan sektoral antardaerah, dll.

Dalam perubahan struktur ekonomi terjadi proses peralihan dan tranformasi dari suatu tingkat ekonomi yang bercorak sederhana ke tingkat yang lebih maju dan mencakup beraneka kegiatan ekonomi.

Pada akhir pembanguan jangka panjang tahap pertama, struktur Indonesia telah berubah dari ekonomi agraris menjadi negara semi industri. Pada pembangunan jangka panjang tahap kedua, target Indonesia  adalah menjadi negara industri baru di Asia yang sejajar dengan Korea Selatan, Singapura, Taiwan, dan Hongkong.

Dalam pembangunan ekonomi jangka pendek dan panjang di perlukan 4 (empat) faktor yang saling keterkaitan, yaitu:

1. Sumber daya manusia
2. Ilmu pengetahuan dan teknologi
3. Sumber daya alam
4. Pembentukan modal

Peranan sumber daya manusia ( SDM ) paling sentral di antara keempat faktor tersebut karena manusia merupakan pelaksana sekaligus sasaran pembanguana ekonomi Indonesia.

Adapun struktur ekonomi Indonesia meliputi berbagai kegiatan yang membantu dalam melakukan perubahan ekonomi Indonesia diantaranya:

1. Produksi

Dasar penetapan Indonesia menjadi negara semiindustri adalah berdasarkan kategori sebagai berikut:

a)      Negara nonoindustri, jika sumbangan industri terhadap PDB berkisar di bawah 10%.

b)      Negara yang sedang dalam proses industri, bila sumbangan industri terhadap PDB berkisar antara 10% – 20%.

c)      Negara semiindustri, bila sumbangan industri terhadap PDB antara 20% – 30%.

d)      Negara industri, bila sumbangan industri terhadap PDB lebih dari 30%.

Dari kategori di atas, dapat di ketahui baha Indonesia dengan sumbangan sektor industrinya terhadap PDB sebesar 26,63% menempati posisi sebagai negara semiindustri.

1. Konsumsi

Pengeluaran konsumsi masyarakat dapat di bagi atas pengeluaran konsumsi untuk makanan dan bukan untuk makanan.

1. Ekspor

Dalam kurun waktu kurang lebih 13 tahun, peranan ekspor non-migas sudah dapat menggantikan ekspor migas.

1. Impor

Impor Indonesia dari tahun ke tahun secara rata-rata mengalami kenaikan. Kenaikan bukan hanya pada impor non-migas, tetapi juga impor migas. Hal ini dapat di maklumi karena Indonesia sedang melakukan pembangunan ekonomi dan sering kali bantuan luar negeri di berikan dalam bentuk barang-barang modal.

1. Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja pada sektor Industri naik secara perlahan-lahan menggeser penyerapan tenaga kerja sektor pertanian.

1. Investasi

Pertumbuhan ekonomi suatu negara pada dasarnya berkaitan erat dengan tingkat pertumbuhan investasi yang di tanam di negara tersebut.

1. Pendapatan Regional tiap Propinsi

Rendahnya PDB pada beberapa propinsi dapat di akibatkan karena masih minimnya pemanfaatan modal untuk mengolah sumber daya alam yang tersedia. Pada tahun 1998 nilai PDRB Propinsi DKI Jakarta adalah yang terbesar di bandingkan dengan propinsi-propinsi yang lain.

 

SUMBER:

• Alam S, Ekonomi, Edisi 2. Jakarta: penerbit Erlangga, 1999
• Tambunan, Tulus TH, Perekonomian Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996
• http://tulisan2.blog.dada.net/post/688123/ANALISIS+KONDISI+EKONOMI+POLITIK+INDONESIA+TAHUN+1945+-+2007

 

Geliat Desa (23210895)

Geliat Desa

(Songket menjadi andalan ekonomi warga toba)

 

Menurut Rioma Boru Panggabean, seorang perangjin songket “tidak mudah untuk menyelesaikan selembar kain songket. Apalagi bila songket itu di buat berdasarkan pesanan dari konsumen. Kesulitan sering di dapatkan terlebih lagi jika permintaan motif selalu berubah-ubah. Di sinilah kerugian para pengrajin songket jika selalu mengikuti permintaan pesanan konsumen, jika tetap memaksakan menyelesaikan pesanan konsumen yang terpaksa para konsumen meminjam uang kepada para tengkulak. Hal ini biasa di lakukan karena proses peminjaman melalui bank terkadang terkendala di birokrasinya. Untuk mendapatkan pinjaman itu pun bila melalui bank tidak tuntas satu hari saja berbeda dengan tengkulak ( kutipan koran nusantara tanggal 17 desember 2010 )

Dalam memajukan perekonomian warga toba peminjaman modal untuk para pengrajin seharusnya di permudah agar usaha songket mereka dapat berjalan dengan lancar tanpa harus tersendat modal yang mereka punya. Sebagai alternatif pemerintah daerah harus membuat sebuah koperasi usaha agar para pengusaha kain songket tidak memilih peminjaman modal dari para tengkulak yang pada akhirnya akan merugikan mereka di kemudian hari.